Headline.co.id, Jakarta ~ Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia menjalin kerja sama strategis dengan Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia (SDM) dan integritas dalam sistem peradilan nasional. Kesepakatan ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) yang berlangsung di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta, pada Kamis (23/4/2026). Langkah ini merupakan upaya konkret untuk menyatukan kekuatan hukum dan nilai moral dalam mendukung reformasi peradilan.
Ketua Mahkamah Agung, Sunarto, menegaskan bahwa kolaborasi ini adalah momentum penting untuk membangun sinergi institusi negara dan kekuatan masyarakat sipil. “Yang dibangun adalah sinergi kekuatan hukum dan kekuatan moral sosial untuk memperkuat sistem peradilan,” ujarnya. Sunarto menekankan bahwa kualitas SDM adalah faktor penentu kemajuan bangsa, termasuk dalam menjaga kredibilitas lembaga peradilan. Ia juga mengakui peran Muhammadiyah dalam melahirkan banyak aparatur peradilan yang tersebar di seluruh Indonesia. “Banyak hakim dan aparatur peradilan lahir dari institusi pendidikan Muhammadiyah dengan bekal keilmuan dan integritas yang kuat,” jelasnya.
Ruang lingkup kerja sama ini mencakup pendidikan dan pelatihan, penelitian dan kajian kebijakan strategis, penguatan kapasitas SDM, serta penguatan nilai etika profesi di lingkungan peradilan. Sunarto menegaskan bahwa kolaborasi ini tidak akan mengganggu independensi lembaga peradilan, yang merupakan prinsip fundamental dalam sistem hukum. “Kerja sama ini tidak membuka ruang intervensi terhadap proses peradilan maupun putusan hakim. Independensi tetap menjadi prinsip yang tidak dapat ditawar,” tegasnya.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Sementara itu, Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum, HAM, dan Hikmah, Busyro Muqoddas, menyatakan kesiapan Muhammadiyah untuk mendukung penguatan sistem hukum melalui jaringan pendidikan dan lembaga yang dimiliki. Ia menyebut Muhammadiyah memiliki puluhan fakultas hukum di berbagai perguruan tinggi yang dapat berkontribusi dalam pengembangan SDM dan kajian hukum. “Kami ingin berkontribusi melalui riset, kajian, dan pengembangan pemikiran hukum, termasuk isu-isu non-hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum,” ujarnya. Busyro menambahkan, Muhammadiyah juga akan mendorong penguatan gerakan ilmu berbasis riset sebagai bagian dari kontribusi terhadap pembangunan sistem hukum nasional.
Melalui kolaborasi ini, MA dan Muhammadiyah diharapkan mampu memperkuat fondasi integritas, profesionalitas, dan kualitas SDM peradilan, sekaligus mendorong terciptanya sistem hukum yang lebih kredibel dan berkeadilan.
