Headline.co.id, Jakarta ~ Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk meneladani semangat perjuangan R.A. Kartini dalam memperkuat budaya kerja berintegritas. Ajakan ini disampaikan oleh Ketua Dewan Audit sekaligus Anggota Dewan Komisioner OJK, Sophia Wattimena, dalam acara Inspiring Talkshow bertema “Kartini Menginspirasi: Berjiwa Independen, Teguh Berintegritas” yang berlangsung di Pendopo Museum R.A. Kartini, Rembang, Jawa Tengah, pada Senin (20/4/2026).
Sophia menyoroti peran strategis perempuan dalam penguatan tata kelola di sektor publik dan jasa keuangan. Namun, ia juga mengakui bahwa peningkatan peran ini masih menghadapi tantangan, seperti isu kesetaraan dan kekerasan berbasis gender. “Dalam birokrasi, sekitar 57 persen aparatur sipil negara adalah perempuan. Pada saat yang sama, sepanjang tahun 2025 tercatat lebih dari 1.000 kasus kekerasan berbasis gender, dengan sekitar 80 persen korbannya adalah perempuan,” ujar Sophia.
Sophia menambahkan bahwa perempuan memiliki peran fundamental dalam membangun generasi berintegritas, baik sebagai pendidik pertama di keluarga, role model dalam kehidupan sosial, maupun pengelola ekonomi rumah tangga. Oleh karena itu, integritas harus ditanamkan sejak dini dan dimulai dari lingkungan keluarga.
Lebih lanjut, Sophia menegaskan bahwa peran perempuan juga penting dalam mendukung program prioritas pemerintah, khususnya Asta Cita keempat tentang penguatan pembangunan sumber daya manusia dan kesetaraan gender, serta Asta Cita ketujuh tentang reformasi tata kelola, penegakan hukum, dan pemberantasan korupsi. Melalui peringatan Hari Kartini di Rembang ini, OJK tidak hanya mengangkat isu kepemimpinan perempuan, tetapi juga mendorong kontribusi nyata perempuan dalam penguatan tata kelola pembangunan nasional.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Rini Widyantini, yang hadir secara daring, menekankan bahwa integritas merupakan fondasi utama dalam membangun kepercayaan publik terhadap institusi negara. “Dalam tata kelola pemerintahan modern, integritas dan independensi bukan sekadar nilai moral. Integritas merupakan fondasi dari kepercayaan publik,” kata Rini. Ia menambahkan bahwa tanpa integritas, kebijakan yang baik dapat kehilangan legitimasi, dan tanpa kepercayaan publik, institusi negara akan sulit menjalankan perannya secara efektif.
Rini juga menjelaskan bahwa berbagai organisasi internasional, seperti OECD, G-20, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), menempatkan pengelolaan konflik kepentingan sebagai salah satu pilar penting dalam membangun sistem integritas publik. Untuk itu, Kementerian PAN-RB telah menerbitkan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan, yang bertujuan memberikan kerangka yang jelas bagi aparatur negara untuk mengenali potensi konflik kepentingan, melaporkannya secara terbuka, serta memastikan pengambilan keputusan tetap berpihak pada kepentingan publik.
Dalam kesempatan tersebut, Rini juga mengapresiasi komitmen OJK dalam membangun budaya integritas melalui berbagai inisiatif, seperti program Proud Without Fraud dan penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP).
Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Amurwani Dwi Lestariningsih, yang hadir secara daring, menyampaikan bahwa perempuan masih menghadapi berbagai tantangan di ruang publik, seperti diskriminasi, stereotip gender, serta hambatan struktural dalam memperoleh posisi strategis dan pengakuan yang setara. “Untuk mengatasi tantangan tersebut, perempuan perlu bersikap tegas dan jujur dalam meraih cita-cita, sambil tetap menjaga nilai etika dan integritas,” kata Amurwani.
Talkshow tersebut menghadirkan sejumlah narasumber inspiratif, lain putri penulis buku biografi Kartini Myrtha Soeroto, Plh. Direktur Utama RS Kemenkes Surabaya dr. Martha Muliana, Anggota Komisi V DPR RI Harmusa Oktaviani, serta Ketua TP PKK Provinsi Jawa Tengah Nawal Arafah Yasin. Sebagai bagian dari kegiatan, ditayangkan video “Pesan Integritas Inspirasi Perempuan Indonesia”, yang memuat pesan dari sejumlah tokoh perempuan nasional mengenai pentingnya integritas, keberanian, dan kemandirian.
Acara ini diselenggarakan secara hybrid, dihadiri oleh 220 peserta secara luring dan sekitar 4.500 peserta secara daring dari berbagai kementerian/lembaga, anggota DPR RI dan DPD RI, pelaku industri jasa keuangan, akademisi, tokoh perempuan, mahasiswa, serta pegawai OJK. Hadir pula perwakilan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Bank Indonesia, pemerintah daerah, Forkopimda Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Rembang, serta perwakilan lembaga jasa keuangan dan akademisi.
Melalui kegiatan ini, OJK kembali menegaskan komitmennya terhadap penerapan tata kelola yang bersih dan berintegritas, lain melalui sertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) pada seluruh satuan kerja, pengendalian gratifikasi secara konsisten, serta sinergi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mencetak penyuluh antikorupsi bersertifikat. OJK juga mendorong perempuan Indonesia, khususnya di sektor jasa keuangan, untuk aktif berperan dalam memperkuat budaya anti-fraud, memahami larangan gratifikasi, serta memanfaatkan saluran Whistleblowing System (WBS) dalam pelaporan dugaan pelanggaran etik dan indikasi fraud, guna mewujudkan sektor jasa keuangan yang sehat, inklusif, dan terpercaya.
