Headline.co.id, Pekanbaru ~ Pemerintah Provinsi Riau berencana menambah penyertaan modal pada badan usaha milik daerah (BUMD), khususnya PT Bank Riau Kepri Syariah (BRK Syariah) dan Jamkrida. Langkah ini bertujuan untuk memperkuat sektor perbankan dan penjaminan kredit, yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
Penanaman modal untuk BRK Syariah direncanakan akan dilakukan pada tahun 2027, sementara untuk Jamkrida akan direalisasikan pada tahun 2026. Asisten III Sekretariat Daerah Provinsi Riau, M Job Kurniawan, menyatakan bahwa penambahan penyertaan modal ini difokuskan pada sektor strategis yang memiliki dampak langsung terhadap perekonomian daerah.
“Fokus kita adalah memperkuat BUMD yang bergerak di sektor perbankan dan penjaminan kredit agar mampu mendorong pertumbuhan ekonomi secara lebih luas,” ujar M Job Kurniawan di Kantor Gubernur, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Jumat (27/3/2026).
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Menurut M Job Kurniawan, penanaman modal pada BRK Syariah direncanakan pada 2027 dengan mempertimbangkan kesiapan perusahaan serta kondisi keuangan daerah. “Sementara untuk Jamkrida, penambahan penyertaan modal akan dilakukan pada 2026 agar dapat segera memperkuat akses pembiayaan bagi pelaku usaha,” katanya.
Ia menjelaskan bahwa langkah ini juga merupakan bagian dari strategi pemerintah daerah untuk meningkatkan kinerja BUMD secara berkelanjutan, terutama dalam mendukung pembiayaan usaha dan akses permodalan di daerah. “Dengan permodalan yang kuat, kami berharap BUMD dapat lebih optimal dalam menjalankan perannya serta memberikan kontribusi nyata terhadap PAD,” tambahnya.
Pemerintah Provinsi Riau menegaskan bahwa setiap kebijakan penyertaan modal dilakukan melalui kajian dan evaluasi yang matang. Hal ini penting agar pemanfaatan anggaran dapat berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. “Kami memastikan seluruh proses dilakukan secara terukur, transparan, dan akuntabel agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” tegas M Job.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi pemerintah daerah dan BUMD dalam mengoptimalkan penyertaan modal yang diberikan. Menurutnya, kolaborasi yang baik akan menjadi kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih inklusif dan berkelanjutan. “Kolaborasi yang baik akan menjadi kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan,” ujarnya.
Melalui kebijakan tersebut, Pemprov Riau berharap peran BRK Syariah dan Jamkrida semakin kuat dalam mendukung pembiayaan dan penjaminan kredit di daerah, sekaligus memberikan dampak positif terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.
