Headline.co.id, Jakarta ~ Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatra, Muhammad Tito Karnavian, mengumumkan bahwa pemerintah akan mempercepat pemulihan dampak bencana hidrometeorologi di Sumatra dengan menyalurkan bantuan keuangan secara bertahap. Langkah ini diambil untuk memastikan penanganan pascabencana berjalan efektif, mengingat banyaknya korban yang tersebar di wilayah tersebut.
Tito Karnavian menjelaskan bahwa bantuan kepada masyarakat terdampak akan diberikan berdasarkan data yang sudah tersedia, tanpa menunggu proses pendataan selesai di seluruh daerah. “Proses percepatan ini dilakukan melalui mekanisme pencairan dana yang langsung direalisasikan bagi warga yang datanya telah lengkap,” kata Tito, yang juga menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri (Mendagri), dalam keterangan resmi pada Kamis (26/3/2026).
Pemerintah telah menetapkan besaran bantuan yang bersifat komprehensif untuk pemulihan hunian dan penghidupan masyarakat. Bantuan perbaikan rumah diberikan secara berjenjang sesuai tingkat kerusakan, yaitu Rp15 juta untuk kerusakan ringan, Rp30 juta untuk kerusakan sedang, dan Rp60 juta untuk kerusakan berat. Selain itu, pemerintah juga mengalokasikan dana untuk memulihkan kondisi sosial dan ekonomi warga.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Bantuan tambahan meliputi perabot rumah tangga senilai Rp3 juta, dukungan ekonomi sebesar Rp5 juta, serta jaminan hidup berupa uang lauk pauk sebesar Rp15.000 per orang per hari yang disalurkan selama tiga bulan penuh. Mendagri Tito Karnavian menekankan pentingnya percepatan penyampaian data dari daerah-daerah yang belum mengajukan permohonan bantuan agar proses administrasi dan pencairan bantuan dapat segera direalisasikan tanpa hambatan birokrasi yang panjang.
Ia mengingatkan pemerintah daerah untuk mengadopsi metode bertahap dengan tidak menunggu pendataan selesai sepenuhnya, melainkan langsung mengajukan data yang sudah tersedia. “Percepatan penyampaian data merupakan kunci utama agar proses administrasi dan pencairan bantuan dapat segera direalisasikan,” ujar Mendagri.
