Headline.co.id, Jakarta ~ Pemerintah melalui Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Aceh terus mempercepat penyaluran bantuan bagi korban bencana hidrometeorologi di Sumatra. Bantuan ini disalurkan secara bertahap dengan menggunakan data yang akurat. Kepala Posko Wilayah Satgas PRR Aceh, Safrizal ZA, menyampaikan hal ini saat mendampingi Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian dalam acara penyerahan bantuan gelombang kedua di Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur, Senin (16/3/2026).
Safrizal menjelaskan bahwa pemerintah telah menyalurkan bantuan dalam dua gelombang. Gelombang pertama difokuskan pada kerusakan hunian, sementara gelombang kedua menyasar bantuan perorangan seperti jatah hidup (jadup), bantuan stimulan sosial ekonomi, serta bantuan isi hunian. “Penanganan pascabencana ini dilakukan secara bertahap. Gelombang pertama fokus pada kerusakan hunian, sedangkan gelombang kedua menyasar bantuan perorangan seperti jadup, stimulan ekonomi, dan bantuan perabotan rumah tangga,” ujar Safrizal.
Mendagri Tito Karnavian menekankan pentingnya data dalam percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Ia menyatakan bahwa kualitas pendataan sangat menentukan kecepatan pemerintah dalam menyalurkan dukungan keuangan bagi masyarakat terdampak. Safrizal menambahkan bahwa pendataan di wilayah bencana dilakukan secara bertahap untuk memastikan akurasi data. “Pendataan harus benar dan akurat, karena dari data itulah seluruh dukungan pemerintah dapat disalurkan secara tepat kepada masyarakat yang berhak,” kata Safrizal.
Dalam acara tersebut, diserahkan secara simbolis bantuan stimulan ekonomi kepada masyarakat terdampak di Aceh Timur. Untuk gelombang kedua ini, Aceh Timur menerima lebih dari Rp100 miliar. Safrizal menilai bahwa bantuan tersebut tidak hanya membantu pemulihan korban bencana, tetapi juga berpotensi menggerakkan kembali perekonomian daerah. “Dana stimulan ekonomi, jadup, dan bantuan lainnya akan meningkatkan daya beli masyarakat. Ketika dana itu dibelanjakan, perputaran ekonomi di daerah juga akan ikut bergerak,” ujarnya.
Di akhir kegiatan, Safrizal menyampaikan pesan agar pemerintah daerah segera menuntaskan pendataan rumah terdampak yang masih belum lengkap. Ia menekankan bahwa pembangunan hunian bagi korban bencana tidak dapat dilaksanakan apabila data belum tersedia secara valid. Oleh karena itu, ia mendorong pemerintah daerah untuk segera membentuk tim khusus, memberikan dukungan pendanaan, serta menurunkan tim ke lapangan agar proses pendataan dapat diselesaikan secara cepat dan tepat.
