Headline.co.id, Jakarta ~ Pemerintah Provinsi Sumatra Barat (Pemprov Sumbar) bersama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sumbar berkomitmen untuk memperluas akses layanan keuangan bagi masyarakat. Langkah ini diwujudkan melalui berbagai program inklusi dan literasi keuangan yang dibahas dalam rapat pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di Auditorium Gubernur pada Rabu, 4 Maret 2026.
Gubernur Sumatra Barat, Mahyeldi Ansharullah, menekankan pentingnya peningkatan literasi keuangan untuk melindungi masyarakat dari praktik keuangan ilegal seperti investasi bodong dan pinjaman tidak resmi. Mahyeldi menyatakan bahwa rendahnya pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan keuangan sering kali membuat mereka terjebak pada lembaga yang tidak memiliki kejelasan hukum. “Kita harus meningkatkan literasi keuangan masyarakat. Jika literasi keuangan rendah, masyarakat mudah terlibat dengan praktik keuangan yang tidak benar, seperti investasi bodong atau lembaga yang tidak bisa dipertanggungjawabkan,” ujar Mahyeldi.
Kepala OJK Sumbar, Roni Nazra, menjelaskan bahwa TPAKD menjadi wadah kolaborasi lintas instansi untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal. Melalui forum ini, berbagai lembaga jasa keuangan dapat bersinergi untuk menghadirkan program yang mendukung pengembangan ekonomi daerah, termasuk mendorong pembiayaan bagi sektor unggulan seperti pertanian dan peternakan. “TPAKD menjadi ruang bersama untuk mempercepat inklusi keuangan. Nantinya juga ada program business matching agar produk unggulan daerah bisa terhubung dengan akses pembiayaan,” jelas Roni.
Pada tahun 2026, Pemprov Sumbar menetapkan delapan program kerja TPAKD untuk memperkuat ekosistem keuangan inklusif di daerah. Program tersebut meliputi Nagari Creative Hub, ekosistem keuangan inklusif, inklusi keuangan terintegrasi pada pesantren (IKHTISAR), program kredit atau pembiayaan melawan rentenir, Aksesku Merata, Galeri Investasi Pasar Modal, Satu Rekening Satu Pelajar, serta program PUJK Goes to Campus. Melalui berbagai program tersebut, pemerintah berharap akses masyarakat terhadap layanan keuangan semakin luas, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.
