Headline.co.id, Kota Gorontalo ~ Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo menyoroti sejumlah masalah serius dalam sektor kesehatan di Kabupaten Gorontalo. Dalam kunjungan kerja ke Dinas Kesehatan setempat pada Jumat (20/2/2026), terungkap bahwa sekitar 19.000 warga belum terlayani jaminan kesehatan, sementara 3.000 peserta lainnya harus menanggung biaya secara mandiri.
Kunjungan tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi IV, Hamzah Muslimin, didampingi oleh Sekretaris Komisi IV, Ghalib Lahidjun, serta anggota lainnya yaitu Gustam Ismail, Manaf A. Hamzah, dan dr. Sridarsianti Tuna. Rombongan diterima langsung oleh Kepala Dinas Kesehatan, Ismail T. Akase, beserta jajarannya.
Hamzah Muslimin menyatakan bahwa kondisi ini berpotensi menjadi beban baru bagi pemerintah daerah. “Keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan berlarutnya persoalan pelayanan kesehatan masyarakat,” ujarnya. Ia menegaskan bahwa kekurangan tenaga kesehatan, termasuk apoteker, bidan, dan dokter, juga menjadi perhatian. Kebijakan rekrutmen tenaga kesehatan yang kini sepenuhnya berada di tangan pemerintah pusat membuat daerah tidak bisa merekrut tenaga honorer. “Ini adalah tantangan yang harus segera diatasi,” tegas Hamzah.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Ismail menjelaskan bahwa pembiayaan kesehatan bersumber dari APBD murni, pendapatan daerah, dan dukungan BPJS Kesehatan. Namun, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gorontalo yang masih terbatas menjadi kendala dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) kesehatan.
Selain masalah kepesertaan, kunjungan kerja tersebut juga mengungkapkan persoalan lain, seperti belum optimalnya penanganan tuberkulosis (TBC) karena pengobatan yang belum tuntas. Dinas Kesehatan berencana membentuk kampung siaga TBC di Desa Tilango sebagai upaya khusus. (mcgorontaloprov/ick)
