Headline.co.id, Padang ~ Pemerintah Kota Padang mempercepat upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana hidrometeorologi dengan menggandeng Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatra V Padang. Langkah ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang untuk mengurangi risiko banjir yang kerap mengancam wilayah tersebut. Rapat strategis yang dipimpin Wali Kota Padang, Fadly Amran, di Gedung Putih Kediaman Resmi Wali Kota pada Senin (29/6/2026), menekankan pentingnya percepatan penanganan pascabanjir secara komprehensif.
Dalam rapat tersebut, dibahas berbagai langkah penting seperti penyelesaian pembebasan lahan, normalisasi sungai, pengendalian sedimentasi, dan pembangunan infrastruktur pengendali banjir. Wali Kota Fadly Amran menegaskan bahwa rehabilitasi dan rekonstruksi ini bukan hanya pemulihan pascabencana, tetapi juga investasi besar untuk keselamatan masyarakat dan ketahanan kota di masa depan. “Pelaksanaan rehab-rekon ini menjadi tanggung jawab bersama. Saya meminta seluruh pihak memastikan pekerjaan BWS berjalan lancar dan selesai tepat waktu, sebab ini menyangkut keselamatan masyarakat,” ujar Fadly.
Pemko Padang juga berkomitmen menyelesaikan persoalan lahan yang selama ini menjadi kendala utama dalam pelaksanaan proyek pengendalian banjir. Opsi relokasi warga di kawasan rawan bencana disiapkan jika diperlukan untuk mengurangi risiko korban di masa mendatang. Selain itu, Pemko Padang mempercepat revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) untuk memastikan pembangunan lebih adaptif terhadap ancaman hidrometeorologi.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Anggaran dan Dukungan Pemerintah Pusat
Pelaksana Tugas Kepala BWS Sumatra V Padang, Reski Wahyudi, mengungkapkan bahwa pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum telah menyiapkan anggaran APBN sebesar Rp1,1 triliun. Dana ini akan digunakan untuk pemulihan infrastruktur dan penguatan sistem pengendalian banjir di Kota Padang. Fokus utama anggaran ini adalah rehabilitasi Bendung Koto Tuo dan Bendung Gunung Nago, serta penanganan titik-titik kritis di sejumlah aliran sungai yang sering memicu banjir.
Proyek dan Target Penyelesaian
Pekerjaan teknis yang direncanakan meliputi pembangunan dinding penahan tanah, perkuatan tebing, dan pembangunan check dam untuk mengendalikan sedimentasi di sepanjang aliran Batang Kuranji dan Air Dingin. Reski menekankan bahwa kesiapan anggaran dan desain teknis sudah tersedia, namun percepatan pembebasan lahan menjadi faktor penentu agar target pekerjaan fisik yang dijadwalkan mulai Agustus 2026 dapat berjalan sesuai rencana. “Kami siap melaksanakan rehab-rekon, tetapi pengendalian banjir tidak akan tuntas tanpa penyelesaian lahan. Kami berharap Pemko Padang dapat mempercepat prosesnya agar target pelaksanaan mulai Agustus dapat terealisasi,” ujarnya.
Dengan dukungan anggaran besar dari pemerintah pusat serta percepatan koordinasi lintas sektor, Pemko Padang menargetkan program rehabilitasi dan rekonstruksi ini tidak hanya memulihkan dampak bencana, tetapi juga membangun sistem pengendalian banjir yang lebih modern, terintegrasi, dan berkelanjutan. Seluruh proyek ditargetkan rampung dalam waktu tiga tahun sebagai bagian dari penguatan sistem ketahanan Kota Padang terhadap ancaman banjir dan sedimentasi yang terus meningkat.
