Headline.co.id, Jakarta ~ Pemerintah terus mempercepat upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Sumatra. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian melaporkan bahwa jumlah pengungsi telah menurun drastis, layanan pemerintahan kembali berfungsi, dan sebagian besar kabupaten/kota di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat mendekati kondisi normal secara fungsional. Pernyataan ini disampaikan Mendagri dalam Rapat Koordinasi Satgas Pemulihan Pascabencana Sumatera bersama DPR di Jakarta, Rabu (18/2/2026), yang menyoroti percepatan pemulihan pascabencana serta kebutuhan dukungan lanjutan dari legislatif untuk memastikan rehabilitasi berjalan optimal.
Mendagri, yang juga menjabat sebagai Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Wilayah Sumatera, menyebutkan bahwa bencana yang melanda tiga provinsi di Sumatra telah menyebabkan korban jiwa dan kerusakan luas pada permukiman serta infrastruktur. Tercatat 1.205 orang meninggal dunia dan 139 orang dinyatakan hilang. Namun, jumlah pengungsi kini menyusut drastis menjadi sekitar 12.994 orang dari sebelumnya mencapai lebih dari dua juta orang.
Wilayah terdampak mencakup 52 kabupaten/kota, 491 kecamatan, dan 4.511 desa, dengan kerusakan pada rumah, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, jembatan, rumah ibadah, jalan, serta lahan pertanian dan perkebunan. Di Sumatra Barat, kondisi dinilai paling cepat pulih. Dari 16 kabupaten/kota terdampak, tidak ada lagi pengungsi yang tinggal di tenda. Sebanyak 81 persen wilayah telah kembali normal, dengan perhatian khusus masih difokuskan pada Kabupaten Agam dan Kabupaten Padang Pariaman. Infrastruktur dasar seperti listrik, BBM, komunikasi, serta aktivitas ekonomi sudah kembali berjalan. Perbaikan masih diperlukan pada sebagian jalan kabupaten, jembatan, PDAM, serta beberapa rumah ibadah.
Di Sumatra Utara, sebanyak 15 dari 18 kabupaten/kota terdampak telah pulih secara fungsional atau sekitar 83 persen. Pengungsi tersisa 850 orang yang terpusat di Tapanuli Tengah akibat banjir susulan. Wilayah ini menjadi perhatian utama karena masih terdapat kerusakan pada jalan, jembatan, fasilitas pendidikan, jaringan air bersih, serta listrik di sejumlah desa. Selain itu, sedimen sungai dan longsor di kawasan pegunungan juga masih menghambat pemulihan.
Sementara itu, di Aceh, dari 18 kabupaten/kota terdampak, 10 daerah telah pulih sepenuhnya atau sekitar 56 persen. Tujuh wilayah masih membutuhkan perhatian khusus, terutama di daerah dataran rendah yang terdampak banjir dan lumpur, serta daerah pegunungan yang mengalami longsor hingga memutus akses jalan dan jembatan. Kabupaten Aceh Utara tercatat memiliki pengungsi terbanyak yang masih bertahan di tenda.
Mendagri menjelaskan bahwa pola bencana di tiga provinsi relatif serupa. Di wilayah pegunungan, hujan ekstrem memicu longsor yang memutus akses jalan dan jembatan. Sementara di dataran rendah, banjir bandang membawa material lumpur dan kayu yang merusak permukiman dan infrastruktur. Pemerintah mencatat sebagian besar layanan dasar telah kembali berjalan, termasuk pemerintahan daerah, rumah sakit, puskesmas, sekolah, pasar, hingga distribusi BBM dan gas LPG. Jalan nasional dan jalan provinsi umumnya sudah dapat dilalui, meski masih ada beberapa titik jalan kabupaten dan desa yang membutuhkan perbaikan lanjutan.
Di sejumlah daerah, kerusakan jaringan air bersih dan sungai yang dipenuhi sedimen menjadi tantangan tersendiri. Pemerintah juga menemukan adanya desa yang hilang akibat longsor dan banjir, terutama di Aceh dan Sumatra Utara, sehingga membutuhkan relokasi dan penataan administrasi pemerintahan desa. Sejak awal masa tanggap darurat, pemerintah mengerahkan 90.109 personel gabungan dari TNI, Polri, serta berbagai kementerian dan lembaga. Selain itu, ratusan alat utama dan alat berat dikerahkan untuk membuka akses terisolasi, membersihkan material longsor, dan mempercepat pembangunan kembali infrastruktur.
Satgas nasional juga rutin melakukan rapat koordinasi dan peninjauan lapangan untuk memetakan masalah di tiap daerah terdampak. Dari hasil evaluasi, indikator pemulihan meliputi keberfungsian pemerintahan, layanan kesehatan dan pendidikan, akses transportasi, aktivitas ekonomi, hingga ketersediaan energi dan komunikasi. “Sebagian besar wilayah sudah kembali normal secara fungsional, meskipun masih ada daerah yang memerlukan perhatian khusus. Pemerintah akan terus mempercepat rehabilitasi hingga masyarakat benar-benar pulih,” ujar Mendagri.
Ia menambahkan bahwa pengalaman bencana ini menjadi pelajaran penting bagi pemerintah untuk memperkuat kesiapan logistik di daerah rawan, terutama di wilayah pegunungan yang rentan terisolasi saat akses terputus. Pemerintah kini mendorong penguatan stok pangan dan logistik hingga tiga bulan ke depan di daerah rawan bencana untuk mengantisipasi kondisi serupa di masa mendatang.
