Headline.co.id, Jakarta ~ Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga), Wihaji, menekankan pentingnya integrasi kebijakan lintas sektor untuk menghadapi tantangan dominasi penduduk usia produktif di Indonesia. Saat ini, penduduk usia produktif mencapai sekitar 70 persen dari total populasi. Pernyataan ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bangga Kencana 2026 yang berlangsung di Jakarta pada Kamis, 12 Februari 2026. Rakornas tersebut merupakan momentum strategis dalam tahun kedua transformasi kelembagaan dari BKKBN menjadi kementerian, serta penguatan peran sebagai pengatur kebijakan kependudukan dan pembangunan keluarga secara nasional.
Wihaji mengungkapkan bahwa proporsi besar penduduk usia produktif (14–64 tahun) adalah peluang emas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi menuju Indonesia Emas 2045. Namun, tanpa kebijakan yang terintegrasi dan tepat, bonus demografi ini bisa berubah menjadi beban pembangunan. Ia menyoroti bahwa meskipun jumlah penduduk usia produktif besar, kualitas dan stabilitas ekonomi belum sepenuhnya tercapai. Mayoritas tenaga kerja masih berada di sektor informal, lebih dari separuh belum terlindungi jaminan sosial, dan pengangguran usia muda tetap menjadi tantangan serius. “Karena itu, pendekatannya tidak bisa parsial. Harus terintegrasi, berbasis siklus hidup, dan didukung data yang akurat,” tegasnya.
Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah menetapkan empat pilar strategis. Pertama, Investasi SDM (Human Resource Investment) melalui pemerataan layanan kesehatan dan pendidikan sejak dini. Kedua, Pasar Kerja (Labor Market) dengan perluasan lapangan kerja berkualitas guna mengurangi ketergantungan pada sektor informal. Ketiga, Sistem Pensiun (Pension System) melalui penguatan tabungan jangka panjang agar masyarakat tetap sejahtera di masa tua. Keempat, Satu Data Indonesia (One Data Indonesia) untuk memastikan integrasi data kependudukan nasional dalam perencanaan kebijakan yang presisi.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Wihaji mengibaratkan sinergi kebijakan tersebut seperti orkestrasi musik gamelan. “Semua instrumen harus dimainkan bersama agar menghasilkan harmoni. Kalau sendiri-sendiri, tidak akan terdengar utuh,” ujarnya. Sebagai pijakan operasional, pemerintah telah menyusun Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) yang memuat 32 indikator lintas sektor, mulai dari kesehatan, ketenagakerjaan, hingga percepatan penurunan stunting.
Kemendukbangga, lanjutnya, berkomitmen mengawal siklus hidup manusia sejak dalam kandungan hingga lanjut usia. Salah satu intervensi hulu yang dijalankan adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi ibu hamil, menyusui, dan balita untuk memutus rantai stunting. “Indonesia menjadi satu-satunya negara di dunia yang memberikan MBG khusus bagi ibu hamil,” ungkapnya. Selain itu, program Sekolah Lansia dan Lansia Entrepreneur juga diperkuat guna menjaga kesehatan, kemandirian, dan produktivitas kelompok lanjut usia agar tetap berdaya dan tidak menjadi beban generasi berikutnya.
Dengan penguatan ketahanan keluarga serta dukungan data by name by address, Wihaji optimistis target pertumbuhan ekonomi nasional dapat dicapai jika peta jalan kependudukan dijalankan secara konsisten, terintegrasi, dan terorkestrasi lintas sektor.
