Headline.co.id, Jakarta ~ Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana di Wilayah Sumatera (Satgas PRR) melaporkan kemajuan signifikan dalam penanganan dampak bencana di Provinsi Aceh. Hingga Selasa (3/2/2026), jumlah pengungsi di Aceh telah berkurang drastis sebesar 95,9 persen, setara dengan 85.717 orang. Hal ini disampaikan oleh Juru Bicara Satgas PRR, Amran Jamaluddin, dalam konferensi pers di kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Rabu (4/2/2026).
Selain Aceh, penurunan jumlah pengungsi juga terjadi di Sumatra Utara dan Sumatra Barat. Di Sumatra Utara, jumlah pengungsi turun 79,2 persen atau 11.085 orang, sementara di Sumatra Barat penurunannya mencapai 44,1 persen atau 9.040 orang. Amran menyatakan bahwa capaian ini merupakan indikator positif dari proses pemulihan dan pengembalian masyarakat ke kehidupan normal.
Proses pembersihan lingkungan juga terus berlangsung. Di Aceh, 129 lokasi telah dibersihkan, sementara 106 lokasi lainnya masih dalam proses. Di Sumatra Utara, 3 lokasi telah bersih, dan di Sumatra Barat, 29 lokasi telah selesai dibersihkan. Pemulihan infrastruktur dan layanan publik juga menjadi fokus utama, dengan 146 fasilitas kesehatan terdampak di Aceh, 119 di Sumatra Utara, dan 149 di Sumatra Barat.
Pembangunan hunian sementara (huntara) sebagai tempat tinggal transisi bagi korban bencana juga menunjukkan kemajuan. Di Aceh, telah dibangun 4.001 unit huntara, di Sumatra Utara 562 unit, dan di Sumatra Barat 476 unit. Upaya ini sejalan dengan arahan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, yang juga menjabat sebagai Ketua Satgas PRR.
Menteri Tito Karnavian menegaskan bahwa Satgas PRR fokus menangani berbagai kebutuhan darurat di wilayah terdampak, termasuk pemulihan infrastruktur, sektor pendidikan, pemerintahan, jalan, perumahan, fasilitas kesehatan, dan pelayanan publik. “Seluruh aspek mendasar kehidupan masyarakat pascabencana menjadi perhatian Satgas,” ujar Tito pada Selasa (6/1/2026).
Satgas PRR dibentuk khusus oleh Presiden Prabowo Subianto untuk menangani rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di tiga provinsi, yaitu Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, yang mencakup 52 kabupaten dan kota.
