Headline.co.id, Jakarta ~ Di tengah derasnya arus informasi yang sering kali simpang siur, reputasi sebuah negara kini tidak hanya dibangun melalui kebijakan yang baik, tetapi juga melalui cara negara berkomunikasi dengan rakyatnya. Kesadaran ini muncul dalam Forum Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) yang diadakan di Jakarta, Rabu (4/2/2026). Lebih dari 500 pelaku kehumasan dari pemerintah pusat, daerah, BUMN, dan BUMD berkumpul dengan satu kegelisahan yang sama, yaitu bagaimana menjaga kewarasan publik di tengah perang narasi digital.
Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menegaskan bahwa komunikasi publik saat ini bukan lagi sekadar fungsi pendukung, melainkan bagian tak terpisahkan dari kepemimpinan negara. “Program yang baik adalah program yang dipahami masyarakat. Kalau masyarakat salah paham atau tidak paham, maka sebaik apa pun kebijakan itu akan selalu menghadapi tantangan,” ujarnya.
Di era digital, persepsi publik tidak menunggu klarifikasi resmi. Dalam hitungan menit, bahkan detik, narasi bisa terbentuk dan menyebar luas. Menurut Meutya Hafid, di sinilah tantangan terbesar humas pemerintah saat ini. “Sekarang kita tidak bisa lagi memilih cepat atau tepat. Keduanya harus berjalan bersamaan. Ketika kita kalah cepat, ruang itu diisi oleh misinformasi,” tegasnya.
Pernyataan tersebut didukung oleh Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Media (Dirjen KPM Kemkomdigi), Fifi Aleyda Yahya. Menurutnya, reputasi pemerintah di era digital sering kali runtuh bukan karena kebijakan yang keliru, melainkan karena cerita yang lebih dulu dipercaya publik. “Pemerintah tidak boleh membiarkan narasi berjalan sendiri tanpa arah. Satu narasi bukan berarti seragam, tetapi bergerak ke tujuan yang sama,” katanya.
Forum ini menegaskan kembali makna satu narasi: bukan keseragaman pesan, melainkan kesepahaman arah. Setiap kementerian dan lembaga tetap memiliki perspektif dan karakter masing-masing, namun berangkat dari jangkar yang sama, yakni arahan Presiden Prabowo Subianto, Asta Cita, dan kebijakan strategis nasional. Menkomdigi Meutya Hafid menekankan bahwa komunikasi kementerian dan lembaga tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. “Tidak ada sektor yang bisa berhasil sendirian. Komunikasi pemerintah adalah orkestrasi bersama,” ujarnya.
Di tengah kompetisi ruang digital yang diwarnai konten non-seremonial dan algoritma media sosial, humas pemerintah juga dituntut lebih adaptif. Pendekatan lama yang kaku dan formal tak lagi memadai. Menyikapi hal ini, Direktur Komunikasi PT Indonesia Indicator, Rustika Herlambang, melihat momentum ini sebagai titik balik transformasi humas pemerintah. “Humas tidak lagi cukup bersifat reaktif dan defensif. Kita harus menjadi arsitek reputasi bangsa—proaktif, strategis, dan visioner,” katanya dalam sesi diskusi Forum Bakohumas GPR Outlook 2026.
Transformasi ini juga menuntut penguatan berbasis data. Tanpa data yang kuat dan terintegrasi, kecepatan respons justru bisa menjadi kelemahan. Hal senada disampaikan narasumber diskusi lainnya, Pemimpin Redaksi Harian Kompas, Haryo Damardono, yang menyoroti cepatnya perubahan teknologi, termasuk kecerdasan buatan, yang memengaruhi cara publik mengonsumsi informasi. “Perubahan ini sangat cepat. Tidak ada satu solusi tunggal. Yang penting kita terus belajar, berdiskusi, dan beradaptasi bersama,” ujarnya.
Lebih dari sekadar teknik komunikasi, forum ini menegaskan peran humas pemerintah sebagai penjaga makna kebijakan. Di tengah maraknya hoaks, disinformasi, hingga kejahatan digital, negara dituntut hadir tanpa mengorbankan kebebasan berekspresi. Pemerintah, menurut Menkomdigi Meutya Hafid, memilih jalan tengah: menjaga ruang demokrasi sekaligus melindungi publik dari informasi yang menyesatkan. “Ini bukan hanya tantangan Indonesia, tetapi tantangan global. Karena itu, kita tidak boleh merasa berjalan sendiri,” ujarnya.
Pada akhirnya, reputasi Indonesia dibangun bukan oleh satu suara, melainkan oleh kekompakan banyak suara yang bergerak ke arah yang sama. Di ruang digital yang riuh, satu narasi menjadi penjuru, bukan untuk menyeragamkan, tetapi untuk memastikan Indonesia tetap melangkah dengan tujuan yang jelas.
