Headline.co.id, Jakarta ~ Pemerintah Pusat berencana memperluas program Digitalisasi Bantuan Sosial (Bansos) ke 41 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, yang menjadi proyek percontohan pertama, diminta untuk membagikan pengalaman suksesnya kepada para kepala daerah lainnya.
Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, memaparkan berbagai kendala dan tantangan yang dihadapi selama pelaksanaan program ini dalam acara Sosialisasi Piloting Bansos Digital di Kementerian Dalam Negeri RI, Jakarta, pada Selasa (3/2/2026). Acara tersebut dihadiri oleh perwakilan dari Kemendagri, Kementerian PANRB, Dewan Ekonomi Nasional, serta pejabat pemerintah daerah.
Ipuk menjelaskan bahwa dalam proses pendataan, diperlukan perangkat digital untuk autentifikasi data, yang memerlukan sinyal seluler yang memadai. “Di Banyuwangi, tidak semua daerah terjangkau sinyal. Di kawasan perkebunan tak ada sinyal. Bahkan, penerima bantuan juga tak semuanya punya handphone,” ujar Ipuk dalam keterangan resminya pada Rabu (4/2/2026).
Untuk mengatasi masalah tersebut, Ipuk mengerahkan lebih dari empat ribu orang dari berbagai elemen, termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN), staf desa/kelurahan, kader Dasawisma, pilar sosial, hingga tokoh agama untuk terlibat sebagai pendamping dalam pendataan. Mereka bergerak secara sukarela dan melakukan jemput bola untuk mendata setiap warga yang menjadi sasaran penyaluran bantuan sosial.
Di daerah yang sulit mendapatkan sinyal, warga diminta datang ke kantor desa untuk dibantu dalam proses pendataan. “Kami jadwalkan antardesa, sehingga pendataan (lewat sinyal) bisa dibagikan dengan teratur. Tidak berebut [sinyal],” jelas Ipuk. Ia menambahkan bahwa dalam satu hingga dua bulan, proses ini diharapkan selesai. “Targetnya Oktober nanti, bertepatan dengan dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo, akan diterapkan di seluruh Indonesia,” kata Luhut.
