Headline.co.id, Jakarta ~ Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil mengamankan aset transportasi senilai Rp107,7 miliar di Provinsi Papua Barat Daya. Aset tersebut meliputi Pelabuhan Waisai di Kabupaten Raja Ampat dan Gedung VIP Bandara Domine Eduard Osok (DEO) serta Menara Air Traffic Control (ATC) di Kota Sorong. Proses hibah ini dilakukan untuk memastikan optimalisasi aset strategis negara yang sempat tertahan selama tiga tahun.
KPK melalui Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah V menyelesaikan proses hibah aset ini kepada Kementerian Perhubungan (Kemenhub) di Kantor Kemenhub. Pelabuhan Waisai dinilai sebesar Rp81 miliar, sementara Gedung VIP Bandara DEO dan infrastruktur pendukungnya bernilai Rp26,7 miliar. Langkah ini diambil untuk mencegah aset negara terbengkalai akibat ketidakjelasan kewenangan dan keterbatasan anggaran pemeliharaan di daerah.
Kepala Satuan Tugas Korsup Wilayah V KPK, Dian Patria, menyatakan bahwa pengalihan kewenangan ini penting untuk meningkatkan layanan transportasi dan mempercepat pembangunan di Papua Barat Daya. “Ini adalah aset strategis transportasi laut dan udara yang menjadi urat nadi konektivitas Papua Barat Daya, khususnya Raja Ampat dan Sorong,” ujar Dian dalam keterangan tertulis yang diterima , Senin (2/2/2026).
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Dian menambahkan bahwa tantangan tata kelola transportasi di wilayah kepulauan tidak hanya terkait infrastruktur, tetapi juga kepastian regulasi dan kesinambungan pendanaan. KPK mendorong kolaborasi pemerintah pusat dan daerah agar aset dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan. “KPK hadir untuk memastikan solusi. Aset negara harus dimanfaatkan maksimal dan tidak boleh mangkrak,” tegasnya.
Wali Kota Sorong, Septinus Lobat, berharap pengalihan pengelolaan ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, Bupati Raja Ampat, Orideko Iriano, menilai dukungan pemerintah pusat sebagai langkah krusial untuk memperkuat fungsi Pelabuhan Waisai sebagai pintu utama transportasi laut dan pariwisata. “Mengelola gerbang transportasi laut memerlukan standar teknis dan keamanan tinggi dengan anggaran besar. Kami optimistis, dengan pengelolaan pusat, Pelabuhan Waisai dapat berkembang jauh lebih baik,” ujar Orideko.
Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub, Lolan Andi S. Panjaitan, menegaskan bahwa sinergi ini merupakan bagian dari mandat pelayanan publik. Pemerintah pusat berkomitmen untuk segera mengoptimalkan fasilitas yang dihibahkan agar memenuhi standar keselamatan, keamanan, dan kualitas layanan bagi masyarakat serta wisatawan. “Pengelolaan pelabuhan harus memenuhi standar keselamatan dan keamanan, sekaligus meningkatkan kualitas layanan transportasi,” kata Lolan.
Melalui penyelesaian hibah aset ini, KPK menegaskan komitmennya untuk terus mengawal perbaikan tata kelola aset daerah di seluruh Indonesia. Upaya tersebut dilakukan agar tidak ada modal negara yang terbuang akibat ego sektoral maupun ketidakpastian regulasi, sekaligus memastikan aset publik benar-benar memberi manfaat bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
