Headline.co.id, Gorontalo ~ Pemerintah Provinsi Gorontalo secara resmi melantik 25 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (JPT Pratama) untuk memimpin Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang telah mengalami penataan struktur. Upacara pelantikan ini berlangsung di Ruang Dulohupa, Kantor Gubernur, pada Senin (12/1/2026), dan dipimpin langsung oleh Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail. Acara tersebut juga disaksikan oleh Wakil Gubernur Idah Syahidah Rusli Habibie serta Sekretaris Daerah Sofian Ibrahim.
Pengangkatan para pejabat ini ditetapkan melalui Surat Keputusan Nomor 800.1.1.3/JPT/BKD/SK/28/I/2026. Langkah ini merupakan bagian dari penyesuaian Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) yang diselaraskan dengan visi-misi serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode 2024–2029. Gubernur menegaskan bahwa pengisian jabatan dilakukan melalui mekanisme manajemen talenta yang ketat, dengan fokus pada kompetensi dan kapasitas calon.
Seluruh pejabat yang dilantik telah melalui proses asesmen untuk memastikan kesesuaian dengan posisi yang akan ditempati. “Sekarang prosesnya menggunakan manajemen talenta sehingga membutuhkan waktu untuk pemetaan dan penempatan yang tepat,” ujar Gusnar. Menurutnya, proses penataan ini sempat menyebabkan kelambatan beberapa administrasi pemerintahan, termasuk pembayaran gaji Aparatur Sipil Negara (ASN). Namun, langkah tersebut dianggap penting untuk menjamin pelaksanaan program pembangunan berjalan optimal.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
“Saya mohon maaf atas keterlambatan yang terjadi, karena perubahan ini kita lakukan demi memastikan program pemerintah dapat terlaksana dengan baik,” katanya. Gubernur juga menyatakan bahwa belum semua jabatan diisi pada pelantikan hari ini. Beberapa OPD tidak mengalami perubahan nomenklatur atau pejabatnya tetap, sehingga tidak dilakukan pelantikan ulang, seperti pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans), serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPRPKP).
Sementara itu, terdapat enam posisi yang masih menunggu pejabat definitif karena memerlukan tahap asesmen lebih lanjut, yaitu Biro Umum, Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Biro Organisasi, Biro Perekonomian dan Pembangunan, Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik, serta Inspektorat. Pelantikan ini diharapkan menjadi fondasi penguatan kinerja perangkat daerah dalam menghadapi tantangan pembangunan ke depan. Gusnar Ismail menutup arahannya dengan harapan agar seluruh pimpinan OPD yang baru dapat segera bekerja secara kreatif, solid, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.
“Saya berharap ini menjadi tim yang kompak dan mampu berkompetisi dengan daerah lain untuk memajukan Gorontalo,” pungkasnya.
