Headline.co.id, Jakarta ~ Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menekankan pentingnya pengelolaan komunikasi publik yang cepat, akurat, dan terverifikasi dalam pelaksanaan Haji dan Umrah. Hal ini disampaikan oleh Dirjen Komunikasi Publik dan Media (KPM) Kemkomdigi, Fifi Aleyda Yahya, dalam seminar bertajuk Tata Kelola Komunikasi Publik dalam Pengelolaan Haji dan Umrah. Acara tersebut berlangsung pada peresmian Pusat Studi Haji UIN Syarif Hidayatullah Jakarta di Tangerang Selatan, Banten, pada Rabu (3/12/2025).
Seminar ini dibuka oleh Rektor UIN Asep Saepudin Jahar dan dihadiri oleh Wakil Menteri Haji Dahnil Anzar Simanjuntak serta Rektor Universitas Al-Azhar Indonesia Prof. Widodo Muktiyo. Dalam kesempatan tersebut, Fifi Aleyda Yahya menegaskan bahwa komunikasi publik merupakan elemen penting dalam penyelenggaraan haji yang melibatkan jutaan jamaah dari berbagai negara. Ia juga menyebut pembentukan Kementerian Haji oleh Presiden Prabowo sebagai langkah strategis untuk memastikan tata kelola haji yang lebih profesional dan terkoordinasi.
Fifi mengingatkan bahwa kesalahan informasi dalam layanan haji dapat berdampak besar. “Satu informasi tidak lengkap dapat memicu keresahan, video tanpa konteks dapat menimbulkan simpang siur,” ujar Fifi. Sementara itu, Wakil Menteri Haji, Dahnil Anzar Simanjuntak, dalam kesempatan yang sama menyoroti masalah kartel haji yang dinilai dapat menghambat pembenahan sistem penyelenggaraan haji. Ia menegaskan bahwa pemerintah akan menindak pihak-pihak yang memonopoli layanan maupun informasi terkait penyelenggaraan haji.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Rektor Universitas Al-Azhar Indonesia, Prof. Widodo Muktiyo, menyatakan bahwa haji merupakan fenomena sosial global yang memerlukan ekosistem komunikasi yang kuat untuk mengantisipasi isu-isu sensitif seperti cuaca ekstrem, kesehatan jamaah, atau perubahan kebijakan otoritas Saudi. Dalam kegiatan tersebut, UIN Jakarta meresmikan Pusat Studi Haji yang diharapkan menjadi pusat kajian dan inovasi untuk mendukung pemerintah dalam penguatan tata kelola informasi dan komunikasi publik, terutama menjelang musim haji mendatang. Pusat studi ini diharapkan dapat memperkuat riset, mitigasi isu publik, hingga pengembangan strategi komunikasi modern yang dapat digunakan oleh kementerian dan lembaga terkait.
