HeadLine.co.id, (Jakarta) – Menteri Koordinator bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan akan memberi batas waktu pada CEO Softbank Masayoshi Son serta Mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair untuk segera merampungkan rancangan pembiayaan pembangunan ibu kota baru Indonesia di Kalimantan Timur.
Hal ini disampaikannya saat pertemuan Tony Blair dan dua rekanan asing lainnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (28/2). Ia juga mengatakan bahwa batas waktu yang ditentukan hanya selama tiga minggu.
Baca Juga: SPT Semakin Mudah, Presiden Berpesan untuk Isi SPT Pajak Tepat Waktu
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
“Tadi sebenarnya sudah banyak kemajuan, kami sudah hampir final ke kesepakatan. Presiden tadi mengarahkan agar tim kami, pak Masa dan Blair berbicara lebih detail. Kita kasih time limit, dalam tiga minggu harus kita selesaikan,” ujar Luhut kepada awak media.
⠀
Nantinya, ketiga rekanan ini akan menyampaikan idenya membentuk Sovereign Wealth Fund atau lembaga pengelola investasi.
⠀
“Konsultannya sudah ada McKinsey tapi kita sudah tambah dari Amerika dan Nikken. Tiga konsultan ini nantinya akan meramu semua konsep yang ada sehingga betul-betul semua bagus,” ungkapnya.
⠀
“Jadi saya kira pak Tony dan Masa sudah menjelaskan dengan baik. Anda tidak usah bertanya lagi soal komitmen karena kami sudah sepakat,” tuturnya.
Baca Juga: Pengembangan Pusat Data di Indonesia Dorong Ekonomi Digital dan Lindungi Data Pribadi Pengguna
Selain Tony Blair dan Masayoshi Son, dalam pertemuan tersebut tampak hadir juga antara lain, Director Tony Blair Institute for Global Change Catherine Rimmer, CEO Grab Anthony Tan, Presiden Grab Indonesia Ridzki Kramadibrata, dan CEO Greensil Lex Greensil.
Presiden Jokowi juga didampingi oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Riset dan Teknologi/Kepala BRIN Bambang Brodjonegoro, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, dan Staf Khusus Presiden Fadjroel Rachman.
