Headline.co.id, Jakarta ~ Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan bahwa inflasi pada Oktober 2025 tetap terkendali dengan tingkat year on year (yoy) sebesar 2,86 persen. Angka ini masih berada dalam target pemerintah yang ditetapkan pada kisaran 2,5 persen plus minus 1 persen. Tito menekankan pentingnya stabilitas harga komoditas pokok dalam menjaga inflasi tetap aman.
Dalam keterangan resminya pada Rabu (5/11/2025), Tito mengungkapkan bahwa perhiasan menjadi penyumbang terbesar inflasi tahunan pada Oktober 2025, diikuti oleh cabai merah, beras, tarif air minum, dan ikan segar. Sementara itu, untuk inflasi bulanan dari September ke Oktober, komoditas yang berkontribusi besar adalah perhiasan, cabai merah, telur ayam ras, daging ayam ras, dan wortel.
Mendagri menjelaskan bahwa inflasi terdiri dari tiga komponen utama. Pertama, administered prices yang mencakup harga yang diatur pemerintah seperti bahan bakar minyak (BBM), transportasi, dan air minum. Kedua, volatile items yang meliputi bahan makanan, minuman, dan tembakau yang harganya berfluktuasi. Ketiga, core inflation atau inflasi inti yang tidak termasuk harga yang diatur pemerintah dan pangan.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Lebih lanjut, Tito menegaskan bahwa pemerintah terus berupaya menjaga stabilitas pasokan dan harga komoditas bahan pokok melalui kebijakan subsidi. Salah satu bentuk subsidi yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat adalah subsidi listrik, yang turut menjaga daya beli dan inflasi.
Mendagri juga mengingatkan agar semua pihak waspada terhadap potensi kenaikan harga menjelang Hari Raya Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru). Ia meminta pemerintah daerah untuk tidak menaikkan tarif layanan seperti air minum, karena dapat memicu inflasi. Selain itu, Tito menyatakan akan berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk menjaga stabilitas harga tiket transportasi menjelang Nataru.
Tito juga menyoroti pentingnya penguatan daya beli masyarakat melalui penyaluran bantuan sosial (bansos) dan pelaksanaan operasi pasar atau pasar murah. Langkah ini diharapkan dapat menjaga stabilitas harga pangan sebelum Nataru.
