Headline.co.id (Jakarta) — Satgas Nasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih menargetkan 15 ribu dari total 80 ribu koperasi mulai beroperasi pada Agustus 2025. Langkah ini merupakan tindak lanjut setelah Presiden Prabowo Subianto meresmikan koperasi tersebut pada Juli lalu.
“Kita mempercepat operasinya. Target bulan ini 15 ribu sudah terbentuk dan operasional. Makanya kita data desa-desa, apa yang bisa dimanfaatkan,” kata Ketua Satgas Nasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Zulkifli Hasan, Senin (11/8/2025).
Dalam Rapat Konsolidasi dan Percepatan Operasionalisasi, Zulhas menegaskan persiapan dimulai dari lokasi bisnis koperasi. “Apakah sekolah dipakai, kantor desa, kantor kelurahan, atau balai desa. Kalau tidak ada, baru membangun,” ujarnya.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Selain lokasi, Satgas meminta pemerintah daerah memastikan ketersediaan gudang penyimpanan dan fasilitas pendingin untuk mendukung unit usaha koperasi. Tenaga operasional juga akan diperkuat oleh 2–3 orang PPPK daerah yang merupakan warga asli setempat.
Zulhas menambahkan, percepatan juga didorong melalui kerja sama dengan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) agar pelaporan kredit berjalan cepat. “Peraturan Menkeu sudah ada, jadi sudah bisa langsung jalan,” tegasnya.
Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih diharapkan menjadi infrastruktur strategis pemerintah dalam menjalankan berbagai kebijakan, mulai dari operasi pasar, penyediaan makanan bergizi gratis, hingga fasilitasi energi baru terbarukan.
Ia meminta gubernur sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah segera menggelar rapat dengan bupati/wali kota untuk menindaklanjuti tahap operasional, termasuk menggandeng BUMN di sektor-sektor potensial.
Dengan hampir 100 persen satuan tugas daerah terbentuk, Zulhas optimistis percepatan ini bisa dilakukan melalui gotong royong semua pihak. Ia juga mengingatkan agar di tahap awal, koperasi menjalankan model bisnis yang menguntungkan sehingga dapat menjadi pusat kegiatan dan pertumbuhan desa.
Adapun tujuh model usaha yang direkomendasikan meliputi gerai pupuk, pangkalan LPG, gerai sembako, agen bank Himbara, layanan logistik, penjualan beras dan gabah, serta apotek.
