Headline.co.id (Jakarta) — Pemerintah terus mempertegas komitmennya dalam membangun fondasi kuat menuju Indonesia Emas 2045, salah satunya melalui sektor pendidikan. Dalam Rapat Kerja bersama Komisi X DPR RI, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menyampaikan arah kebijakan strategis dan usulan anggaran tahun 2026 yang dirancang berbasis data dan perencanaan nasional jangka panjang.
Dipimpin langsung oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Mu’ti, rapat yang digelar di Ruang Sidang Komisi X DPR RI itu menjadi panggung penting bagi penegasan arah baru pendidikan Indonesia. “Transformasi pendidikan tidak boleh bersifat kosmetik. Ia harus menyentuh sistem, pelaku, dan struktur dengan semangat keberlanjutan dan pemerataan,” tegas Mu’ti dalam keterangan tertulis yang diterima InfoPublik, Jumat (11/7/2025).
Enam Pilar, Satu Tujuan
Mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) 2025–2029, Kemendikdasmen menyiapkan enam pilar utama sebagai motor penggerak:
- Percepatan Wajib Belajar 13 Tahun
- Peningkatan Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran
- Penguatan Manajemen Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- Reformasi Tata Kelola Sistem Pendidikan
- Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Daya Saing Tenaga Kerja
- Pelestarian Budaya dan Penguatan Karakter Bangsa
Mu’ti menekankan bahwa pendekatan yang diambil tidak hanya fokus pada pendidikan sebagai proses pembelajaran, tapi juga sebagai instrumen ketahanan sosial budaya dan ekologi. “Bahasa dan sastra adalah fondasi identitas. Kita harus menjaga itu sebagai kekuatan pemersatu bangsa,” ujarnya.
Pagu Disepakati, Tambahan Diapresiasi
Untuk tahun anggaran 2026, Kemendikdasmen telah memperoleh pagu indikatif sebesar Rp33,65 triliun. Anggaran ini mencakup operasional kementerian, Program Indonesia Pintar (PIP), tunjangan guru non-ASN, revitalisasi satuan pendidikan, hingga pengelolaan dana BLU dan PNBP.
Namun, menyadari skala tantangan, Kemendikdasmen mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp67,67 triliun. Usulan tersebut disambut positif oleh Komisi X DPR RI. Wakil Ketua Komisi X, Lalu Hadrian Irfani, menyatakan dukungan penuh atas usulan tambahan. “Ini adalah bentuk komitmen kami terhadap pendidikan sebagai pondasi utama pembangunan nasional,” ujar Lalu.
Selain itu, Komisi X juga menyetujui anggaran tambahan teknis sebesar Rp3,439 miliar, yang akan digunakan untuk inisiatif seperti:
- Perluasan PIP ke jenjang PAUD
- Kenaikan satuan biaya PIP untuk SD dan SMP
- Pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Papua
- Pembukaan Atase Pendidikan dan Kebudayaan (Atdikbud) di Turki
- Pendirian Sekolah Indonesia di Tawau, Malaysia
- Renovasi gedung Kemendikdasmen di Senayan dan Cipete akibat restrukturisasi kelembagaan
Pendidikan Sebagai Investasi, Bukan Beban
Bagi Menteri Mu’ti, pendidikan adalah investasi jangka panjang yang tak ternilai. “Kami ingin menjadikan pendidikan bukan sebagai beban fiskal, melainkan investasi strategis. Pendidikan dasar dan menengah harus menjadi kendaraan mobilitas sosial yang adil dan adaptif,” tegasnya.
Dengan dukungan anggaran yang kuat dan kebijakan yang selaras dengan dokumen perencanaan nasional seperti RPJPN 2025–2045 dan RPJMN 2025–2029, Kemendikdasmen memastikan bahwa langkah menuju sistem pendidikan yang inklusif dan unggul bukan sekadar wacana.
Rapat ini menandai titik balik penting: bahwa transformasi pendidikan memerlukan sinergi lintas lembaga, dukungan legislatif, serta keberanian untuk bertindak berdasarkan data dan dampak. Komitmen yang terbangun antara Kemendikdasmen dan Komisi X DPR RI menunjukkan bahwa perencanaan anggaran dapat menjadi alat strategis, bukan sekadar prosedur administratif.
Dengan fondasi yang kokoh, peta jalan yang jelas, dan tekad untuk memajukan anak bangsa, pendidikan Indonesia kini melangkah pasti menuju cita-cita besar: Indonesia Emas 2045 — Negara Nusantara yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan.
