HeadLine.co.id, (Bandung) – PT KAI (Persero) mulai menertibkan aset mereka yang terletak di Jalan Cihampelas nomor 149 pada Rabu (20/11) lalu. Lahan tersebut dulunya merupakan rumah dinas dan kini berubah menjadi tempat ibadah berupa masjid Jami’ Nurul Ikhlas. Penertiban tersebut mendapat pertentangan dari pihak yang mengaku sebagai pengurus masjid dan penerima wakaf lahan tersebut.
Mereka bersikeras bahwa sejak tahun 1950, M. Hadiwinarso yang merupakan pegawai PT. KAI telah menempati bangunan tersebut. Bangunan tersebut kemudian di klaim secara pribadi yang artinya bukan bagian dari aset dari PT. KAI.
Baca juga : Terbukti, Lahan Masjid Jalan Cihampelas nomor 149 Milik PT KAI
Pihak pengurus masjid mengatakan bila PT KAI ingin menertibkan masjid tersebut maka harus menunjukkan bukti kepemilikan atas lahan tersebut. Perlu ditegaskan kembali bahwa PT KAI tentu memiliki bukti yang kuat dan sah secara hukum atas lahan itu. Tidak mungkin mereka melakukan penertiban tanpa dasar dan asal klaim seperti yang dituduhkan.
Andi Sukandi selaku kuasa hukum PT KAI menjelaskan bahwa mereka memiliki setumpuk surat legalitas atas tanah dan bangunan di jalan Cihampelas No 149. Bukti terkuat adalah akta jual beli nomor 232 yang diterbitkan pada tahun 1954. Dalam akta tersebut dituliskan bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Juni 1954, PT KAI membeli tanah dan bangunan dengan harga Rp 90 ribu dari seorang warga Belanda dengan luas tanah 1.656 meter persegi.
Selain itu PT KAI juga memiliki surat terbitan Dinas Perhubungan yang menyatakan bahwa tanah dan bangunan di wilayah tersebut merupakan milik PT KAI.
Bukti lainnya adalah surat dari ahli waris M. Hadiwinarso yang menyatakan bahwa mereka memulangkan bangunan yang sempat ditinggali orang tuanya ketika masih menjabat sebagai pejabat PT. KAI. Dalam surat tersebut juga tertulis bahwa keluarga dari M. Hadiwinarso telah menerima uang sebesar Rp120 juta dari PT. KAI sebagai uang kasih sayang untuk memulangkan rumah dinas pada 1 Maret 2007.
Bukti-bukti tersebut tentu cukup kuat dan sah di mata hukum. Berbeda dengan pengurus masjid yang katanya memiliki surat wakaf dari ahli waris sebagai bukti kepemilikan, itupun hingga saat ini belum ditunjukkan. baca juga :
Dikutip dari IDN Times, pada tahun 2014 sebenarnya PT KAI telah melakukan penertiban di wilayah tersebut, bahkan pihak kepolisian telah membentangkan garis polisi disana. Namun saat jalan Cihampelas dirombak untuk pembangunan infrastruktur sejumlah pengurus masjid diam-diam memasuki kembali tanah tersebut.
Hal ini menunjukkan dengan jelas siapa pemilik sah lahan dan bangunan tersebut. Adanya setumpuk bukti yang disajikan oleh PT KAI seharusnya membuat pengurus masjid menepati kata-katanya untuk mengembalikan lahan serta bangunan tersebut namun kondisi justru sebaliknya. Mereka dengan sengaja membawa isu agama ke dalam permasalahan ini.
Baca juga : Dituduh akan Rubuhkan Masjid, KAI Siap Bangunkan Masjid yang Lebih Bagus di Lahan Eks Rumah Dinas Cihampelas
Dalam release yang tersebar di media sosial, mereka menyebut bahwa PT KAI secara radikal masuk ke lahan yang bukan miliknya dan melakukan hal yang tidak patut salah satunya mematikan aliran listrik masjid dimana ayat suci Al Qur’an sedang di lantun kan serta menutup secara sepihak plang masjid dengan spanduk yang bernada provokatif.
Mereka juga mengatakan adanya perlakuan tersebut diduga ada upaya membangun presedent buruk atas tempat ibadah dengan kegaduhan, hingga umat dibuat simpang siur.
Permasalahan ini tidak ada sangkut pautnya dengan urusan agama. Lahan tersebut sedang dalam konflik dan PT KAI sebagai pemilik yang sah memiliki kewajiban untuk mengamankan aset mereka sesuai surat KPK tahun 2014. Salah satu poin dalam surat tersebut adalah melanjutkan proses penertiban rumah perusahaan dengan melakukan upaya penertiban dari pihak yang tidak berhak. Artinya PT KAI hanya menjalankan tugas dan amanat negara, bukan membangun presedent buruk atas tempat ibadah seperti yang mereka tuduhkan. Terlebih PT KAI kedepannya akan membuat masjid yang lebih representatif dan resmi terdaftar di instansi terkait (Depag/MUI).
Masyarakat harus cerdas dan jeli dalam mengamati persoalan. Jangan mudah termakan kata-kata provokasi terlebih yang menyangkut isu agama.
