Aturan dan Bagaimana Penerapan Manajemen Risiko Di Pemerintah Daerah ~ Headline.co.id (pengertian). Setelah kemarin kita telah membahas terkait pengertian menejemen resiko tujuan hingga manfaat penerapannya, pada artikel kali ini kita akan melanjutkan membahas terkait manajemen resiko yakni tentang Penerapan Manajemen Risiko di Pemerintah.
Contents
- 0.1 You might also like
- 0.2 Perhitungan Berat Besi Beton: Rumus Teknis dan Metodologi Akurat
- 0.3 Glow & Lovely Bintang Beasiswa 2025 Hadirkan Skema Dukungan Baru untuk 100 Perempuan Muda Indonesia
- 1 Aturan Penerapan Manajemen Resiko di Sistem Pemerintahan
- 2 Penerapan Menejemen resiko di Sistem Pemerintahan
Sedikit mengulas pada artikel sebelumnya manajemen resiko berfungsi untuk melakukan identifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mengendalikan risiko dalam suatu organisasi atau proyek. Tentunya dengan penerapan manajemen resiko dapat menghindari berbagai macam resiko yang dapat mengancam keberlangsungan bisnis.
Baca juga: Manajemen Risiko: Pengertian, Tujuan dan Manfaat Penerapannya
Aturan Penerapan Manajemen Resiko di Sistem Pemerintahan
DalamPeraturan Pemerintah No 60 Tahun 2008 menerangkan bahwa Risiko adalah suatu kejadian yang mungkin terjadi dan apabila terjadi akan memberikan dampak negatif pada pencapaian tujuan instansi pemerintah.
Untuk pemerintahan sendiri penerapan menejemen resiko telah dibahas dan juga telah tertuang dalam beberapa peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, salah satunya adalah Peraturan Pemerintah Nomer 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
Baca juga: Syarat, Biaya, dan Tata Cara Membuat SIM D untuk Penyandang Disabilitas
Dalam peraturan tersebut berisikan tentang kewajiban untuk melaksanakan manajemen risiko sebagai rentang kendali dari sebuah kegiatan di Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Tak hanya itu pada tahun 2020 lalu Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi telah menerbitkan Permenpan RB no. 5 Tahun 2020 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik terkait Manajemen Risiko.
Dalam Permenpan RB no. 5 Tahun 2020 , menejemen resiko wajib terintegrasi dalam berbagai aktivitas perencanaan hingga pelaksanaannya. Pengaturan manajemen risiko juga menjadi parameter dalam tingkat maturitas unit Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana diatur dalam Perpres nomer 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang petunjuk pelaksanaannya dituangkan dalam Peraturan Kepala LKPP No. 17 Tahun 2019 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ).
Baca juga: Temuan Terbaru: Bagaimana Vitamin C Menjadi Kunci dalam Mengurangi Risiko Leukemia
Pentingnya manajemen risiko semakin terasa, terutama dengan adanya perubahan regulasi seperti Undang-Undang Cipta Kerja dan PP No.5 Tahun 2021 mengenai Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko. Organisasi, baik bisnis maupun pemerintah, perlu mengelola risiko dengan baik untuk mencapai tujuan mereka.
Itu baru sebagian kecil dari banyak peraturan lain yang terkait dengan manajemen risiko. Melihat begitu banyaknya aturan dan pedoman manajemen risiko, membuatnya menjadi hal yang patut dan penting untuk kita (Aparatur Sipil Negara) ketahui. Karena, manajemen risiko memang menjadi sangat penting dalam pelaksanakan sebuah organisasi.
Penerapan Menejemen resiko di Sistem Pemerintahan
Manajemen risiko menjadi semakin krusial dalam konteks organisasi pemerintah di Indonesia. Risiko-risiko seperti korupsi, kecurangan, penurunan pendapatan pajak, kegagalan pelaksanaan program, dan pelayanan yang tidak optimal kepada masyarakat dapat menjadi kendala dalam mencapai tujuan organisasi pemerintah.
Baca juga: Dribbling Adalah Mengiring Bola, Apa Itu dan Apa Macam-Macamnya?
Dalam konteks ini, Indikator Kinerja Utama (IKU) menjadi penting bagi organisasi pemerintah. IKU yang dijabarkan dalam sasaran strategis membantu organisasi dalam mencapai target kinerja utama. Namun, risiko yang mungkin timbul selama pencapaian tujuan tersebut memerlukan manajemen risiko yang efektif.
Manajemen risiko adalah suatu proses yang melibatkan identifikasi, pemantauan, dan pengelolaan risiko potensial untuk meminimalkan dampak negatifnya terhadap suatu organisasi. Dengan menerapkan manajemen risiko, organisasi dapat meminimalkan kemungkinan terjadinya risiko atau mengurangi dampaknya, sehingga tujuan dapat tercapai.
Baca juga: Mengenal Teknik dan Apa Saja Gerak Dasar Permainan Bola Basket
Pentingnya budaya risiko (risk culture) dalam organisasi tidak dapat diabaikan. Budaya risiko menciptakan keseimbangan antara risiko dan pengendalian dalam setiap proses bisnis. Komitmen pimpinan, komunikasi yang berkelanjutan, penghargaan terhadap manajemen risiko yang baik, dan pengintegrasian manajemen risiko dalam proses bisnis menjadi kunci untuk membentuk budaya risiko yang kuat.
Pengintegrasian manajemen risiko dalam proses bisnis organisasi perlu dilakukan secara sistematis. Proses ini dimulai dengan identifikasi risiko, pengukuran, evaluasi, hingga pelaksanaan tindakan penanganan risiko. Selain itu, hubungan yang erat antara Manajemen Risiko dan Sistem Pengendalian Intern juga penting. Sistem pengendalian intern memastikan bahwa proses bisnis berjalan efektif dan mengurangi risiko yang mungkin terjadi.
Manajemen risiko yang efektif memberikan panduan bagi organisasi dalam mengidentifikasi risiko yang menjadi ancaman terbesar dan membantu dalam mengatasi risiko tersebut. Dengan demikian, organisasi dapat lebih proaktif dan antisipatif dalam menghadapi tantangan, meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi, dan membangun kepercayaan para pemangku kepentingan.
Baca juga: Apa itu Khodam dan Bagaimana Cara Mengetahui Kita Punya Khodam atau Tidak
Dalam konteks organisasi pemerintah, daya tahan terhadap risiko tergantung pada kesiapan menyeluruh dalam menghadapi risiko. Budaya risiko yang diterapkan secara menyeluruh oleh pemimpin di berbagai tingkatan dapat menciptakan keberlanjutan dalam pengelolaan risiko.
Dengan penerapan manajemen risiko yang baik, diharapkan organisasi pemerintah dapat mencapai sasaran strategis mereka dengan lebih efektif, memperkuat ketahanan organisasi, dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya. Manajemen risiko bukan hanya sekadar alat manajemen, tetapi juga menjadi fondasi untuk membangun organisasi yang tangguh di tengah dinamika perubahan yang terus berlangsung.
Terimakasih telah membaca Aturan dan Bagaimana Penerapan Manajemen Risiko di Pemerintah Daerah semoga bisa bermanfaat dan jangan lupa baca berita lainnya di Berita Headline atau bisa juga baca berita kami di Google News.
Baca juga: Istilah Lain Tingkat Kesegaran Kebugaran Jasmani Adalah
