Headline.co.id, Jakarta ~ Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, Lukman F. Laisa, menegaskan bahwa tidak ada penjualan tiket reguler di luar jadwal penerbangan perintis yang telah ditetapkan di Bandar Udara Rembele, Bener Meriah, Aceh. Pernyataan ini disampaikan untuk menanggapi informasi mengenai adanya penerbangan tambahan setelah bencana di wilayah tersebut.
“Seluruh penerbangan di luar jadwal reguler merupakan inisiatif para calon penumpang. Mereka secara mandiri berkoordinasi untuk melakukan charter pesawat dengan tujuan memenuhi kebutuhan mendesak mereka dalam situasi darurat,” ujar Lukman dalam siaran pers yang diterima IndoPublik, Selasa (9/12/2025).
Lukman memastikan bahwa mekanisme tersebut tidak melibatkan penjualan tiket komersial oleh maskapai. Dalam upaya menjaga kelancaran mobilitas publik dan mendukung percepatan pemulihan, ia mengimbau seluruh Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal untuk menambah kapasitas layanan.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Menurut Lukman, alternatif yang dapat dilakukan lain membuka rute baru maupun menambah frekuensi penerbangan pada beberapa koridor utama di wilayah Sumatra Barat, Sumatra Utara, dan Aceh. “Secara khusus, peningkatan kapasitas di wilayah Aceh sangat diperlukan pada rute-rute tujuan Bandara Soekarno-Hatta dan Bandara Kualanamu. Kami juga mendorong agar maskapai dapat menjaga tarif tetap wajar sesuai ketentuan, serta—apabila dimungkinkan—memberikan tarif khusus atau diskon kemanusiaan selama masa pemulihan bencana,” jelasnya.
Lukman menambahkan bahwa Ditjen Hubud membuka ruang kepada maskapai untuk mengajukan penambahan kapasitas penerbangan sesuai regulasi. Proses tersebut tetap harus mempertimbangkan kesiapan armada serta ketersediaan sumber daya manusia agar operasional berjalan aman dan efektif.
“Ditjen Hubud berkomitmen memastikan kelancaran mobilitas masyarakat dan distribusi bantuan selama masa tanggap darurat, serta terus berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan demi kelancaran operasional penerbangan di wilayah terdampak,” tutup Lukman.
