Headline.co.id, Jakarta ~ Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menyampaikan anggaran tunjangan guru aparatur sipil negara (ASN) dan non-ASN mencapai sekitar Rp91,4 triliun per tahun. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Nunuk Suryani memaparkan angka tersebut dalam Taklimat Media “Ngopi Bareng Bu Nunuk Bersama Fortadik” di Jakarta, Rabu (18/11/2026). Anggaran itu terdiri atas Rp70,64 triliun untuk guru ASN dan Rp20,21 triliun bagi guru non-ASN. Pemerintah juga mengubah mekanisme penyaluran tunjangan guru non-ASN mulai 2026, dari sebelumnya setiap tiga bulan menjadi setiap bulan.
Nunuk mengatakan peningkatan total anggaran tunjangan berkaitan dengan bertambahnya jumlah guru yang lulus Pendidikan Profesi Guru (PPG) Guru Tertentu dan memiliki sertifikat pendidik. Ia menegaskan, kenaikan total anggaran tersebut bukan berarti nilai tunjangan yang diterima setiap guru bertambah.
Anggaran tunjangan guru mencakup beberapa jenis bantuan
Dalam taklimat tersebut, Nunuk menyebut anggaran tunjangan guru secara keseluruhan mencapai lebih dari Rp90 triliun per tahun. “Kalau ditotal itu, tunjangan itu Rp90 triliun lebih untuk guru-guru di seluruh Indonesia, Rp90 triliun atau sampai Rp91,4 triliun per tahun, itu tunjangan yang diberikan kepada guru kita,” ujar Nunuk.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Sekretaris Ditjen GTK Temu Ismail sebelumnya menjelaskan, alokasi Rp70,64 triliun untuk guru ASN mencakup tunjangan profesi, tunjangan khusus, dan tambahan penghasilan. Adapun alokasi Rp20,21 triliun untuk guru non-ASN meliputi tunjangan profesi, tunjangan khusus, serta insentif.
Rincian tersebut menunjukkan bahwa anggaran bagi kedua kelompok guru mencakup jenis tunjangan yang berbeda. Untuk guru ASN, pos anggaran mencakup tambahan penghasilan, sedangkan untuk guru non-ASN terdapat insentif.
Penyaluran tunjangan non-ASN menjadi setiap bulan
Selain memaparkan besaran anggaran, Temu menyampaikan perubahan jadwal penyaluran tunjangan guru non-ASN. Mulai 2026, tunjangan disalurkan setiap bulan. Pada 2025, penyaluran masih dilakukan setiap tiga bulan atau per triwulan.
“Mulai tahun 2026 untuk tunjangan guru non-ASN sudah disalurkan per bulan, yang mana tahun 2025 sebelumnya masih disalurkan per triwulan,” jelas Temu.
Perubahan jadwal itu berlaku untuk penyaluran tunjangan guru non-ASN. Sementara itu, keterangan mengenai total anggaran yang disampaikan Kemendikdasmen mencakup aneka tunjangan bagi guru ASN dan non-ASN.
Jumlah penerima meningkat seiring kelulusan PPG
Nunuk menjelaskan, bertambahnya jumlah guru yang lulus PPG Guru Tertentu membuat lebih banyak guru memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan untuk menerima tunjangan. Karena itu, menurut dia, peningkatan anggaran terjadi pada total kebutuhan untuk penerima, bukan pada besaran tunjangan per orang.
“Bukan naik tunjangan per orangnya, tapi naik jumlahnya keseluruhan itu karena banyaknya yang lulus PPG Guru Tertentu,” kata Nunuk.
Berdasarkan paparan Ditjen GTK, jumlah guru yang telah memiliki sertifikat pendidik pada 2025 mencapai 2.785.464 orang, atau sekitar 92 persen. Pada tahun yang sama, sebanyak 807.287 guru dinyatakan lulus PPG.
Kemendikdasmen menyatakan terus mendorong percepatan sertifikasi dan penyaluran aneka tunjangan. Upaya tersebut menjadi bagian dari dukungan terhadap kesejahteraan guru serta penguatan kualitas pendidikan nasional.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.

















