Headline.co.id, Jakarta ~ Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) A. Muhaimin Iskandar memperkuat sinergi dengan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Sugiono untuk mempercepat pengentasan kemiskinan. Upaya tersebut dibahas dalam rapat koordinasi di Kantor Kemenko PM, Jakarta, Rabu (21/10/2026). Pemerintah menyiapkan strategi melalui pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja serta pemberdayaan masyarakat agar warga dapat mandiri secara ekonomi. Kolaborasi itu juga diarahkan untuk mendukung agenda pengentasan kemiskinan dan penghapusan kelaparan.
Dalam rapat tersebut, Muhaimin menyampaikan pengentasan kemiskinan memerlukan dua pendekatan utama, yakni memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan dan memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat. Menurut dia, pemberdayaan diperlukan agar masyarakat tidak terus bergantung pada bantuan sosial.
“Pertama, memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan. Kedua, mengatasi kemiskinan melalui pemberdayaan, supaya masyarakat tidak terus-menerus bergantung pada bantuan, tetapi bisa mandiri dan menjadi pelaku ekonomi,” ujar Muhaimin seperti dikutip , Kamis (22/10/2026).
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Pendidikan Diarahkan pada Kemandirian
Muhaimin menegaskan pendidikan harus menjadi jalan menuju kemandirian, bukan hanya menghasilkan lulusan berijazah. Karena itu, kurikulum pendidikan menengah dan vokasi perlu disesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja.
Penyesuaian tersebut ditujukan agar lulusan memiliki keterampilan yang relevan dan dapat memperoleh pekerjaan yang layak. Dalam konteks itu, Muhaimin mendorong penguatan program SMK Global untuk mempersiapkan lulusan bekerja di luar negeri.
Program tersebut diarahkan melalui pelatihan kompetensi dan fasilitasi akses pasar kerja. Penyelarasan pendidikan dan kebutuhan dunia kerja juga menjadi perhatian Menko PMK Sugiono dalam pembahasan bersama tersebut.
Sugiono mengatakan Kemenko PM dan Kemenko PMK memiliki tujuan yang sejalan dalam mendukung agenda prioritas Presiden, terutama pengentasan kemiskinan dan penghapusan kelaparan.
“Tujuan besarnya sama, yaitu menghilangkan kemiskinan dan menghilangkan kelaparan. Karena itu, tentu dibutuhkan sinergi dan saling mendukung agar program-program pemerintah bisa berjalan dengan sebaik-baiknya,” ujar Sugiono.
Targetkan 10 Juta Pengusaha Baru
Selain melalui pendidikan, pemerintah mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan menciptakan 10 juta pengusaha baru dan meningkatkan kelas usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Perguruan tinggi dinilai memiliki peran penting dalam mendukung target tersebut. Peran itu dapat dilakukan melalui pengembangan kewirausahaan mahasiswa, pendampingan calon pengusaha, serta kolaborasi dengan dunia usaha.
Pemberdayaan UMKM, menurut Muhaimin, perlu dilakukan secara menyeluruh. Hal itu mencakup penguatan kapasitas produksi hingga pembukaan akses pemasaran. Sinergi lintas kementerian diperlukan agar potensi ekonomi masyarakat dapat berkembang menjadi usaha produktif yang berkelanjutan.
Muhaimin juga mendorong optimalisasi aset badan usaha milik negara (BUMN) yang belum dimanfaatkan. Aset tersebut dapat digunakan untuk membuka peluang usaha dan pemasaran bagi UMKM, termasuk dikembangkan menjadi pasar rakyat maupun ruang promosi produk lokal.
Anggaran Pemberdayaan Tetap Dijaga
Di tengah kebijakan efisiensi, Muhaimin menekankan pentingnya menjaga anggaran pemberdayaan masyarakat. Ia menilai anggaran tersebut merupakan investasi untuk meningkatkan keterampilan, membuka kesempatan kerja, dan memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat.
“Efisiensi kiranya tidak menghapus paket-paket kebijakan pemberdayaan di berbagai kementerian,” tegas Muhaimin.
Ia juga meminta pemberdayaan masyarakat menjadi bagian dari strategi pemulihan pascabencana. Penanganan warga terdampak tidak cukup hanya dengan memberikan bantuan darurat.
Pemulihan, kata dia, perlu mencakup pemulihan mata pencaharian, dukungan bagi usaha masyarakat, serta pengaktifan kembali kegiatan ekonomi. Dengan demikian, masyarakat terdampak dapat kembali menjalankan aktivitas produktif setelah masa tanggap darurat.
Melalui sinergi Kemenko PM dan Kemenko PMK, pemerintah mendorong pendidikan, penciptaan lapangan kerja, pengembangan kewirausahaan, serta penguatan UMKM sebagai bagian dari strategi berkelanjutan untuk memutus rantai kemiskinan.
Kolaborasi tersebut diharapkan memperluas peluang ekonomi sekaligus meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup secara mandiri.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
