Headline.co.id, Lumajang ~ Digitalisasi pemerintahan di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, harus berdampak langsung pada peningkatan pelayanan publik. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Lumajang, Mustaqim, saat menjadi pemateri dalam Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Gelombang I Angkatan 1, 2, dan 3, Rabu (23/9/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Aula Graha Nagara Bhakti BKPSDM Kabupaten Lumajang itu mengangkat tema “Transformasi Tata Kelola Informasi dan Pemerintahan Digital: Mewujudkan Pelayanan Publik yang Transparan, Efektif, Adaptif dan Aman”. Menurut Mustaqim, digitalisasi diperlukan untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang semakin terbiasa memperoleh informasi dan mengakses layanan melalui sarana digital.
Ia mengatakan, pemanfaatan teknologi dalam pemerintahan tidak boleh berhenti pada perubahan sistem kerja dari konvensional menjadi digital. Digitalisasi pemerintahan harus diikuti perbaikan proses agar layanan menjadi lebih sederhana, cepat, transparan, mudah diakses, dan mampu merespons kebutuhan warga.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Digitalisasi Pemerintahan Diukur dari Dampak Layanan
Mustaqim menjelaskan, keberhasilan transformasi digital di lingkungan pemerintahan perlu diukur dari dampaknya terhadap masyarakat. Ukuran tersebut mencakup kemudahan akses, kecepatan layanan, transparansi, serta kemampuan pemerintah dalam merespons kebutuhan warga.
“Teknologi mengubah cara masyarakat menjalani kehidupan. ASN harus bertransformasi agar cara pemerintah melayani juga semakin sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” kata Mustaqim.
Menurut dia, perubahan kebiasaan masyarakat dalam memperoleh informasi dan menggunakan layanan digital menuntut aparatur sipil negara (ASN) untuk menyesuaikan cara kerja. Aparatur tidak hanya dituntut mampu menggunakan teknologi, tetapi juga memahami bagaimana teknologi tersebut dapat mendukung kualitas pelayanan publik.
Transformasi digital, lanjut Mustaqim, dapat mempercepat proses pelayanan dan memperluas kemudahan akses masyarakat. Pemanfaatan teknologi juga dapat meningkatkan efisiensi kerja aparatur, mendukung integrasi data, serta membantu pemerintah dalam mengambil keputusan.
Integrasi Data Dukung Kebijakan Pemerintah
Dalam tata kelola pemerintahan digital, integrasi data menjadi salah satu bagian penting. Data yang terhubung dan dikelola dengan baik dapat memberikan gambaran yang lebih utuh bagi pemerintah.
Gambaran tersebut dapat digunakan sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan dan pelayanan. Dengan dukungan data yang terintegrasi, pemerintah diharapkan dapat memahami kebutuhan masyarakat secara lebih baik serta menyusun langkah pelayanan yang lebih tepat.
Bagi pemerintah, penggunaan teknologi juga diharapkan membuat proses kerja menjadi lebih efisien dan terukur. Teknologi dapat mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat, selama pemanfaatannya disertai pengelolaan data dan perbaikan proses kerja.
Karena itu, digitalisasi pemerintahan tidak cukup hanya dengan menyediakan atau memindahkan layanan ke sarana digital. Perubahan tersebut harus memberikan manfaat yang dirasakan masyarakat melalui layanan yang lebih mudah, sederhana, cepat, dan sesuai kebutuhan.
PPPK Diperkenalkan pada Pemerintahan Digital
Orientasi PPPK menjadi bagian dari upaya memberikan pemahaman mengenai pemerintahan digital sejak awal kepada aparatur. Melalui kegiatan tersebut, peserta diarahkan untuk menempatkan teknologi sebagai instrumen dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
Pemahaman itu mencakup hubungan transformasi digital, tata kelola informasi, integrasi data, efisiensi kerja, serta kebutuhan untuk menghadirkan pelayanan publik yang transparan, efektif, adaptif, dan aman.
Mustaqim menekankan bahwa aparatur perlu bertransformasi seiring perubahan cara masyarakat menjalani kehidupan dan mengakses layanan. Dengan demikian, pemanfaatan teknologi di lingkungan pemerintahan Kabupaten Lumajang diharapkan tidak sekadar menghasilkan perubahan administratif, tetapi juga memperbaiki pengalaman masyarakat saat memperoleh layanan publik.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
