Headline.co.id, Pekalongan ~ Inspektorat Wilayah V pada Inspektorat Jenderal Kementerian Agama mendampingi rencana pengembangan kawasan Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, termasuk rencana tukar-menukar tanah kas desa. Pendampingan di Pekalongan itu disampaikan Inspektur Wilayah V Muhamad Iqbal pada Minggu (15/11/2026). Langkah ini dilakukan untuk mengidentifikasi dan memitigasi risiko serta memastikan proses berjalan sesuai ketentuan. Tim menelaah status dan legalitas tanah, dokumen, kebutuhan kampus, kesiapan anggaran, serta aturan terkait tukar-menukar tanah kas desa.
Rencana tukar-menukar tersebut masih menunggu izin resmi Gubernur, meski universitas telah menyiapkan anggaran. Hasil penelaahan tim Inspektorat Wilayah V akan dituangkan dalam rekomendasi untuk menjadi bahan pertimbangan Rektor UIN Pekalongan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
Itjen Kemenag Telaah Legalitas dan Kesiapan Pengembangan UIN Pekalongan
Dalam kegiatan pendampingan, Iqbal dan tim pengawasan diterima Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Zaenal Mustakim, beserta jajaran. Iqbal mengatakan keterlibatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sejak tahap perencanaan diperlukan untuk memastikan proses berlangsung sesuai ketentuan.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Menurut Iqbal, pendampingan juga memberi ruang bagi tim untuk mengidentifikasi risiko, menelaah dokumen, dan menyampaikan masukan bagi pengambilan keputusan yang akuntabel. Ia menyebut peran Inspektorat Jenderal mencakup pencegahan kecurangan, pengamanan aset, serta penanganan kecurangan sebagai bagian dari penguatan sistem pengendalian intern.
“Inspektorat Jenderal memiliki peran dalam pencegahan kecurangan, pengamanan aset, serta penanganan kecurangan sebagai bagian dari penguatan sistem pengendalian intern. Melalui pendampingan ini, kami berupaya mengidentifikasi dan memitigasi risiko agar proses pengadaan tanah dapat berjalan sesuai ketentuan,” jelas Iqbal di Pekalongan.
Aspek yang ditelaah meliputi status dan legalitas tanah, kelengkapan dokumen, kebutuhan pengembangan kampus, kesiapan anggaran, serta ketentuan yang mengatur tukar-menukar tanah kas desa. Iqbal menambahkan, pengelolaan aset perlu memperhatikan administrasi, legalitas, dan kepatuhan terhadap regulasi sejak perencanaan.
“Prinsip kehati-hatian harus menjadi perhatian dalam setiap tahapan. Kami berharap seluruh proses berjalan sesuai regulasi sehingga pengelolaan aset dapat dipertanggungjawabkan dan mendukung kebutuhan pengembangan kampus,” tambahnya.
Rencana Pengembangan Kawasan UIN Pekalongan sejak 2018
Zaenal mengatakan rencana pengembangan kawasan UIN Pekalongan telah direncanakan sejak 2018. Tanah yang menjadi bagian dari rencana tersebut berada di tengah kawasan universitas dan dinilai strategis untuk mendukung perluasan fasilitas pendidikan, terutama pengembangan Fakultas Sains dan Teknologi.
Rektor berharap pendampingan dan reviu dari Inspektorat Jenderal dapat membantu penerapan prinsip kehati-hatian sekaligus meminimalkan risiko dalam pelaksanaan rencana itu.
“Kami berharap Inspektorat Jenderal dapat memberikan pendampingan dan melakukan reviu sebagai bentuk penerapan prinsip kehati-hatian sekaligus meminimalkan risiko dalam pelaksanaannya,” ungkap Zaenal.
Ia menyatakan universitas telah menyiapkan anggaran untuk mendukung rencana tersebut. Namun, tukar-menukar tanah belum dapat dilaksanakan karena masih menunggu izin resmi Gubernur sesuai ketentuan yang berlaku.
Pendampingan Itjen Kemenag ini ditujukan untuk mendukung tata kelola aset yang tertib, transparan, dan akuntabel. Penelaahan administrasi, legalitas, serta kepatuhan regulasi dilakukan sejak tahap perencanaan agar rencana pengembangan kawasan UIN Pekalongan berjalan sesuai ketentuan dan mendukung peningkatan fasilitas serta kualitas layanan pendidikan tinggi.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
















