Headline.co.id, Palangka Raya ~ DLH Palangka Raya mendorong penguatan langkah adaptasi dan mitigasi untuk menghadapi dampak perubahan iklim serta risiko kebencanaan di daerah. Upaya tersebut dibahas dalam kegiatan Penyusunan Rekomendasi Perubahan Iklim dan Kebencanaan Kota Palangka Raya bersama Borneo Nature Foundation (BNF) di Hotel Luwansa, Palangka Raya, Kamis (17/9/2026). Kepala DLH Kota Palangka Raya Untung Sutrisno menyebut kebijakan dan program yang tepat diperlukan agar pemerintah daerah mampu merespons tantangan perubahan iklim. Penguatan data emisi, pelibatan masyarakat, dan kolaborasi berbagai pihak menjadi bagian dari langkah tersebut.
Untung mengatakan adaptasi dan mitigasi perlu dilaksanakan secara beriringan. Adaptasi ditujukan untuk memperkuat kemampuan masyarakat dan wilayah dalam menghadapi dampak perubahan iklim dan bencana, sedangkan mitigasi diarahkan untuk mengurangi sumber emisi gas rumah kaca.
“Adaptasi diperlukan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dan wilayah dalam menghadapi dampak perubahan iklim dan bencana. Sementara itu, mitigasi diarahkan untuk mengurangi sumber emisi gas rumah kaca,” jelasnya.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
DLH Palangka Raya Dorong Kebijakan Berbasis Data
Menurut Untung, langkah mitigasi tidak hanya berkaitan dengan pengurangan emisi, tetapi juga perlu diarahkan pada upaya menjaga dan memperkuat fungsi ekosistem. Hal tersebut dinilai penting karena Kota Palangka Raya memiliki karakteristik wilayah dengan sejumlah tantangan lingkungan.
Salah satu tantangan tersebut berada pada kawasan gambut yang rentan terhadap kebakaran hutan dan lahan. Kondisi itu membuat penguatan kebijakan lingkungan dan perencanaan yang sesuai dengan karakteristik wilayah menjadi bagian penting dalam menghadapi perubahan iklim.
Untuk mendukung penyusunan kebijakan, DLH Palangka Raya mendorong penguatan data melalui Inventarisasi Gas Rumah Kaca (IGRK). Inventarisasi tersebut digunakan untuk mengetahui sumber dan besaran emisi yang ada.
Dengan data emisi yang lebih terukur, pemerintah daerah diharapkan dapat menyusun kebijakan penurunan emisi secara lebih terarah. Pendekatan berbasis data itu juga diharapkan mendukung perencanaan pembangunan yang lebih responsif terhadap perubahan iklim.
Program Kampung Iklim Libatkan Masyarakat
Selain memperkuat data, DLH Palangka Raya menilai pengembangan Program Kampung Iklim atau ProKlim sebagai salah satu pendekatan strategis. Program tersebut mendorong masyarakat terlibat langsung dalam aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim berbasis wilayah.
Pelibatan masyarakat dinilai penting karena upaya menghadapi perubahan iklim tidak hanya berlangsung melalui kebijakan pemerintah. Aksi di tingkat wilayah dapat menjadi bagian dari pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan adaptasi, mitigasi, serta penguatan lingkungan.
“Berbagai upaya tersebut telah dilakukan melalui program dan kegiatan pemerintah daerah maupun kolaborasi dengan masyarakat dan berbagai pihak,” katanya.
Melalui ProKlim, masyarakat didorong berperan dalam berbagai aksi yang sesuai dengan kebutuhan wilayah. Program tersebut menjadi salah satu bentuk penguatan keterlibatan warga dalam menghadapi dampak perubahan iklim dan risiko kebencanaan.
Kolaborasi Jadi Kunci Pembangunan Berkelanjutan
Untung menambahkan, keberhasilan menghadapi perubahan iklim membutuhkan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan. Pihak yang diharapkan terlibat lain masyarakat, dunia usaha, akademisi, organisasi masyarakat, komunitas, serta unsur lainnya.
Kolaborasi diperlukan untuk memperkuat pelaksanaan program dan kegiatan, termasuk dalam penyusunan rekomendasi perubahan iklim dan kebencanaan Kota Palangka Raya. Kerja sama dengan BNF menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam merumuskan rekomendasi tersebut.
“Pemerintah Kota Palangka Raya tentu sangat terbuka terhadap kolaborasi dan kemitraan dalam rangka mewujudkan pembangunan kota yang aman, tangguh, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan,” pungkasnya.
