Headline.co.id, Hulu Sungai Utara ~ DPRD Barito Timur melakukan studi komparatif ke Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Kamis (17/9/2026), untuk mendalami pengelolaan infrastruktur digital, penyediaan jaringan internet, dan payung hukum pemerintah digital. Kunjungan kerja tersebut dilakukan rombongan gabungan Komisi II dan Komisi III DPRD Barito Timur melalui Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian (Diskominfosandi) HSU. Pertemuan berlangsung di Aula MC Diskominfosandi HSU dengan fokus pada penguatan infrastruktur digital dan penerapan pemerintah digital. Studi tersebut dilakukan untuk memperkuat infrastruktur digital di Barito Timur sekaligus mempermudah koordinasi dengan HSU sebagai daerah tetangga terdekat.
Ketua Rombongan DPRD Barito Timur Nelly Madelina Sihombing mengatakan, kunjungan itu menjadi bagian dari upaya mempelajari pengelolaan infrastruktur digital yang dapat diterapkan di daerahnya.
“Kedatangan kami ke sini dalam rangka penguatan infrastruktur digital di daerah kami. Untuk memudahkan komunikasi berlanjut, kami mendatangi Kabupaten HSU yang merupakan tetangga terdekat, sehingga mempermudah koordinasi terkait penerapan penyelenggaraan pemerintah digital,” ujar Nelly saat kunjungan kerja tersebut.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Studi Komparatif Infrastruktur Digital
Rombongan DPRD Barito Timur diterima Kepala Dinas Diskominfosandi HSU Jony Rakhman yang diwakili Sekretaris Diskominfosandi HSU Muhammad Irfani bersama jajaran pejabat Diskominfosandi HSU.
Pertemuan tersebut menjadi forum pertukaran informasi mengenai penerapan pemerintah digital dan penguatan infrastruktur digital. DPRD Barito Timur mendalami sejumlah hal, mulai dari pengelolaan infrastruktur digital hingga penyediaan jaringan internet bagi instansi.
Selain itu, rombongan juga mempelajari payung hukum yang menjadi dasar penerapan pemerintah digital. Aspek regulasi menjadi salah satu perhatian dalam kunjungan tersebut karena berkaitan dengan pengembangan aplikasi dan penyediaan jaringan internet instansi.
Muhammad Irfani menyampaikan apresiasi atas kunjungan kerja para wakil rakyat Barito Timur. Ia menyambut kedatangan rombongan dari kabupaten tetangga tersebut dalam pertemuan yang digelar di lingkungan Diskominfosandi HSU.
Regulasi Jadi Dasar Pemerintah Digital
Irfani menjelaskan, penyelenggaraan pemerintah digital di Kabupaten HSU tidak terlepas dari komitmen menjalankan aturan hukum yang berlaku. Menurut dia, regulasi yang jelas menjadi fondasi dalam setiap pengembangan aplikasi maupun penyediaan jaringan internet instansi.
“Penerapan pemerintah digital di HSU pada prinsipnya selalu mengacu ke payung hukum yang ada. Karena payung hukumnya sudah jelas, langkah selanjutnya tinggal eksekusi teknis dari instansi terkait di daerah,” tegas Irfani.
Penjelasan tersebut menempatkan aspek hukum sebagai bagian penting dalam pengembangan layanan dan sistem pemerintahan digital. Dengan dasar regulasi yang jelas, pelaksanaan teknis dapat dilakukan oleh instansi terkait di daerah.
Dalam pertemuan itu, HSU juga menyampaikan pengalaman mengenai penerapan pemerintah digital yang dilakukan dengan mengacu pada payung hukum. Hal tersebut menjadi bahan pembelajaran bagi DPRD Barito Timur dalam mendalami strategi penguatan infrastruktur digital di daerahnya.
Bahas Jaringan dan Layanan Publik
Diskusi DPRD Barito Timur dan Diskominfosandi HSU berlanjut pada pembahasan strategi implementasi jaringan. Kedua pihak juga membicarakan tata kelola aplikasi layanan publik serta peluang sinergi komunikasi digital antar daerah yang bertetangga.
Pembahasan tersebut melengkapi agenda studi komparatif yang sebelumnya berfokus pada penerapan pemerintah digital, infrastruktur digital, penyediaan jaringan internet, dan payung hukum. Materi diskusi diarahkan pada aspek pengelolaan dan pelaksanaan teknis di lingkungan pemerintahan daerah.
Dengan posisi HSU sebagai kabupaten tetangga terdekat, komunikasi dan koordinasi menjadi salah satu alasan DPRD Barito Timur memilih daerah tersebut sebagai lokasi studi. Nelly menyebut kedekatan wilayah dapat mempermudah komunikasi lanjutan terkait penerapan penyelenggaraan pemerintah digital.
Pertemuan kemudian diakhiri dengan diskusi interaktif mengenai strategi implementasi jaringan, tata kelola aplikasi layanan publik, serta peluang sinergi komunikasi digital antar daerah bertetangga.
