Headline.co.id (Semarang) ~ Sejumlah kepala desa di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah menyampaikan keluh kesahnya terkait semrawutnya penyaluran bantuan sosial. Hal tersebut disampaikan saat acara rembug desa se-Kabupaten Klaten secara daring pada Senin(2/8).
baca juga: Menjadi Kelombok Beresiko Terpapar Covid-19, Kemenkes Izinkan Pemberian Vaksin Pada Ibu Hamil
Joko Laksono sekalu Kades Tijayan menuturkan keluhannya terkait semrawutnya data bansos di desanya. Bantuan sosial membuat dirinya pusing bahkan data yang sudah di coret kembali mendapatkan bantuan padahal memiliki mobil lima.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
“Bansos itu bikin pusing, saya mau curhat, Pak. Saya mau jujur, tidak peduli kalau nanti dimarahi Bu Mensos Tri Rismaharini,” ungkap Joko terlihat emosional dalam Bahasa Jawa.
“Ada yang punya mobil lima, muncul namanya, dia justru malah dapat, padahal sudah kita coret, sudah diverifikasi datanya. Dapat bantuan lagi, pusing saya,” ujarnya.
baca juga: Kasetpres Serahkan 500 Ton Beras Untuk Warga Terdampak Covid-19 di Bali
Joko menambahkan, hal tersebut membuat kecemburuan sosial bagi warga sehingga membuat pihaknya kebingungan karena bantuan tidak dapat dialihkan kepada yang berhak.
Joko juga menuturkan curhatan temannya di Cawas, bahkan Kades, Sekdes juga mendapatkan bantuan sehingga terlihat aneh.
“Ada lagi cerita teman kami di Cawas. Itu Kadesnya dapat bantuan, Sekdes dapat, itukan aneh, tapi mereka juga tidak bisa apa-apa, diambil tidak bisa, dialihkan juga tidak bisa. Tolong sampaikan ke Bu Risma,” katanya.
baca juga: Menkes: Vaksinasi Moderna Dosis Ketiga Hanya untuk Tenaga Kesehatan
Salah satu kolega Joko di Desa Nanggulan yang seharusnya terdapat 261 warga yang mendapatkan PKH, namun 40 orang dibatalkan.
“Padahal itu banyak jandanya, Pak. Tolong diaktifkan. Sudah diverifikasi dan diusulkan, tapi nyatanya yang keluar itu lagi itu lagi, tidak ada perbaikan,” katanya.
Suyuti selaku Kepala Dusun di Desa Barongan juga menuturkan kelihanya terkait data ganda.
“Kami tidak dilibatkan dalam verifikasi data, akhirnya penyaluran bantuan tidak sesuai. Banyak yang ‘dobel-dobel’ Pak, ada yang sudah dapat PKH, tapi dapat juga BST, bahkan ada satu rumah itu dapat lima bantuan Pak,” ujar Kadus Suyuti.
Lilik Ratnawati selaku Kades Plawikan juga telah melaporkan terkait data ganda penerima bansos kepada petugas pengelola data, namun hingga saat ini belum ada perbaikan.
baca juga: Kemenkes Tegaskan Vaksinasi Dosis Ketiga Hanya Untuk Tenaga Kesehatan
Menangapi keluhan tersebut, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memang banyak menerima laporan terkait BST yang tidak tepat sasaran.
Maka sekarang saya tanyakan langsung ke kades, ternyata memang benar. Diantara mereka yang sudah memverifikasi data kok belum berubah dari pusat, maka ini kita cocok-cocokan data,” katanya.
Ganjar juga sudah mengirimkan surat secara langsung ke Menteri Sosial Tri Rismaharini dan berharap segera direspon.
“Saya mau minta seluruh data penerima BST dari Kemensos di Jateng itu siapa saja. Nah, nanti kami overlay dengan data hasil verifikasi yang dilakukan pada April lalu. Dengan cara itu, harapannya dapat diketahui mana yang bermasalah dan mana yang tidak,” tegasnya.
Ganjar juga berharap ada kepastian dari Kemensos terkait hal itu sebab jika ada bantuan yang salah, maka harus diberikan caranya apakah bisa dipindahkan dengan cara boleh dibagi langsung, apakah lapor dulu atau mesti dikembalikan.
baca juga: Acara Zikir dan Doa Kebangsaan, Jokowi Ajak Seluruh Elemen Bangsa Lawan Covid-19
