Headline.co.id, Jakarta ~ Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Kemhan) mengadakan acara penyerahan Piagam Penghargaan Penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025, yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Kemhan, Letjen TNI Tri Budi Utomo, di Jakarta pada Rabu, 19 Agustus 2026. Acara ini merupakan bentuk apresiasi kepada jajaran pengelola keuangan Kemhan yang berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan RI selama delapan tahun berturut-turut sejak 2018.
Dalam sambutannya, Letjen TNI Tri Budi Utomo menegaskan bahwa opini WTP bukan sekadar penghargaan administratif, melainkan cerminan komitmen bersama dalam mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang tertib, transparan, dan akuntabel. “Predikat WTP adalah cerminan komitmen kita bersama untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang tertib, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil,” ujarnya.
Penghargaan juga diberikan kepada Satuan Kerja terbaik dalam penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025. Untuk Unit Organisasi (UO) Kemhan, penghargaan diraih oleh Ditjen Renhan Kemhan, Rorenku Setjen Kemhan, dan Ditjen Pothan Kemhan. Dari UO Mabes TNI, penghargaan diberikan kepada Pusku TNI, Kogartap I/Jkt, dan Itjen TNI. Sementara itu, dari UO TNI AD, penghargaan diraih oleh Rumkit Tk.II Pelamonia, Makodam I/BB, dan Ditajenad. Dari UO TNI AL, penghargaan diberikan kepada Mabesal, Koarmada III, dan Mako Kormar. Sedangkan dari UO TNI AU, penghargaan diraih oleh Sopsau, Wingdik 500/Umum, dan Disbintalau.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Letjen TNI Tri Budi Utomo menekankan pentingnya integritas dan profesionalisme tinggi dalam pengelolaan belanja modal dan aset pertahanan. Dengan penguatan tata kelola dan dukungan lintas instansi, Kemhan berkomitmen menjadikan opini WTP sebagai pijakan untuk mendukung terwujudnya postur pertahanan negara yang kuat dan berdaya guna. Acara ini juga dihadiri oleh Irjen Kemhan, pejabat eselon I Kemhan, perwira tinggi TNI, serta Dir SITP sebagai perwakilan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan.
