Headline.co.id, Jakarta ~ Ketidakpastian global yang masih tinggi saat ini mendorong para pemangku kepentingan untuk semakin bersinergi dalam menjaga perekonomian nasional, terutama stabilitas nilai tukar rupiah terhadap dolar. Jika stabilitas rupiah dapat dipertahankan, hal ini akan memberikan dampak positif bagi industri keuangan dan sektor riil, yang pada akhirnya mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
Kepala Departemen Perizinan dan Manajemen Krisis DPMKP Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Aslan Lubis, menyatakan bahwa tahun ini bukanlah tahun yang mudah bagi industri jasa keuangan. Tantangan yang dihadapi cukup berat, baik dari ketidakpastian pasar global maupun situasi domestik. Ketidakpastian geopolitik global, seperti perang Iran dan Amerika Serikat yang masih berlangsung, serta kebijakan proteksionis yang diutamakan oleh beberapa negara, termasuk Amerika Serikat, turut mempengaruhi.
“Semua faktor ketidakpastian ini mengganggu rantai pasok global, khususnya energi, yang kita ketahui saat ini kita sudah menjadi net importir, terutama minyak,” ujar Aslan. Ia menekankan pentingnya keseimbangan kebijakan moneter dan fiskal. “Lapangan Banteng dan Kebon Sirih harus harmonis moneter dengan fiskalnya. Jangan sampai fiskal terlalu dominan dibandingkan moneter atau sebaliknya. Jika fiskal terlalu dominan, itu akan memberikan potensi krisis dan mengurangi prudentiality,” tambahnya.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Untuk mengatasi perkembangan dan pelemahan nilai tukar rupiah, salah satu upaya mitigasi yang dilakukan adalah hedging. Ini merupakan langkah bagi korporasi dan lembaga keuangan untuk melindungi nilai aset dan investasinya dari risiko pelemahan nilai tukar.
Bob Tyasika Ananta, Wakil Direktur Utama BSI, dalam pemaparannya menyatakan bahwa transformasi pembiayaan syariah perlu diarahkan untuk menumbuhkan pertumbuhan yang lebih efektif, berkualitas, dan memberikan dampak nyata terhadap perekonomian. “Kami menjaga keseimbangan pertumbuhan, kualitas pembiayaan, likuiditas, inklusi keuangan, dan juga agenda pembangunan nasional,” ujarnya.
Bob melanjutkan bahwa di tengah ketidakpastian global dan domestik, BSI melihat peluang pertumbuhan tetap terbuka lebar, terutama melalui kredit atau pembiayaan investasi, sektor produktif yang tangguh, serta program-program prioritas pemerintah. Sektor perumahan menjadi salah satu contoh penguatan rantai pasok. “Melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan, BSI menyasar aspek demand untuk kepemilikan rumah oleh masyarakat, sekaligus memperkuat sisi supply dengan mendanai toko bangunan hingga agen properti, meski portofolio perseroan didominasi oleh segmen demand,” tandas Bob.
Selain sektor perumahan, BSI juga berperan aktif dalam mendukung operasional Program MBG. BSI menyiapkan dukungan pembiayaan Surat Perintah Kerja (SPG) sebesar Rp444 miliar yang dialokasikan ke 296 Dapur MBG di berbagai wilayah Indonesia.
