Headline.co.id, Bandung ~ Pemerintah diharapkan dapat menyesuaikan strategi komunikasi publiknya agar lebih sesuai dengan pola konsumsi informasi masyarakat yang kini lebih banyak melalui media sosial. Hal ini disampaikan oleh Latief Siregar, Tenaga Ahli Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), dalam acara Bimbingan Teknis Juru Bicara Pemerintah di Bandung, Jawa Barat, Selasa (23/6/2026).
Latief menekankan bahwa komunikasi pemerintah tidak hanya harus menyampaikan kebijakan, tetapi juga harus menyentuh sisi emosional masyarakat agar lebih mudah diterima. “Media sosial bekerja dengan mengedepankan aspek emosional dibandingkan informasi yang bersifat rasional,” ujarnya. Oleh karena itu, pemerintah perlu memahami perubahan perilaku masyarakat dalam mengonsumsi informasi.
Ia menambahkan bahwa meskipun media sosial memiliki peran penting, pemerintah tidak boleh meninggalkan media arus utama. “Media arus utama tetap penting dan tidak boleh diabaikan,” katanya. Latief juga menyoroti bahwa berita negatif cenderung menyebar lebih cepat dibandingkan berita positif, karena manusia lebih peka terhadap ancaman atau rasa takut.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Strategi Komunikasi yang Efektif
Latief mencontohkan pentingnya mengemas informasi dengan cara yang menarik perhatian sejak awal. Misalnya, dalam implementasi kebijakan registrasi biometrik, informasi harus disampaikan dengan menjelaskan manfaat langsung yang dirasakan masyarakat, bukan sekadar mengumumkan waktu pelaksanaan.
Menurut Latief, perhatian masyarakat terhadap informasi sangat singkat, hanya sekitar 17 detik. Oleh karena itu, pesan komunikasi harus mampu menarik perhatian sejak kalimat pertama. “Pesan harus menarik perhatian sejak awal,” tegasnya.
Dampak Informasi yang Disampaikan
Selain menarik perhatian, Latief menilai bahwa pesan pemerintah juga harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Informasi yang menunjukkan penyelesaian masalah atau memberikan dampak langsung akan lebih mudah diterima publik. Ia mencontohkan program pemerintah yang berhasil menarik perhatian karena manfaatnya dirasakan langsung, seperti pembangunan fasilitas pendidikan dan kebijakan transportasi.
Latief menekankan bahwa prinsip utama komunikasi publik adalah memastikan masyarakat memahami manfaat sebuah kebijakan. “Masyarakat harus memahami manfaat kebijakan, bukan hanya mengetahui peluncurannya,” pungkasnya.
Dengan pendekatan komunikasi yang lebih adaptif dan relevan, diharapkan pemerintah dapat lebih efektif dalam menyampaikan pesan dan kebijakan kepada masyarakat di era digital ini.
