Headline.co.id, Batam ~ Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, bersama Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Batam menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) 2026 di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Senin (2/2/2026). Rakornas ini dihadiri oleh ribuan kepala daerah dan pimpinan lembaga, menjadi ajang penting untuk memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam menyukseskan program prioritas nasional.
Dalam arahannya, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menyoroti masalah sampah yang semakin mendesak dan berpotensi menjadi ancaman serius bagi keberlanjutan lingkungan serta pembangunan nasional. Ia mengungkapkan bahwa banyak tempat pembuangan akhir (TPA) di berbagai daerah diperkirakan akan mengalami kelebihan kapasitas pada tahun 2028, bahkan bisa terjadi lebih cepat.
Sebagai solusi, pemerintah pusat berencana membangun 34 proyek pengolahan sampah menjadi energi (waste to energy) di 34 wilayah di Indonesia. Proyek ini ditargetkan segera dimulai dengan peletakan batu pertama dan diharapkan beroperasi dalam dua tahun ke depan. “Ini investasi besar, totalnya hampir USD3,5 miliar untuk 34 titik. Ini harus segera berjalan,” tegas Prabowo.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Presiden menekankan bahwa penanganan sampah tidak bisa dilakukan secara parsial dan memerlukan kolaborasi kuat pemerintah pusat dan daerah. Ia juga meminta seluruh instansi pemerintah, BUMN, TNI, Polri, hingga aparatur sipil negara untuk aktif terlibat dalam gerakan kebersihan lingkungan.
Menurut Prabowo, masalah sampah juga berkaitan langsung dengan sektor pariwisata yang menjadi salah satu penggerak utama perekonomian nasional. Lingkungan yang bersih dan tertata dinilai penting untuk menarik kunjungan wisatawan. “Pariwisata menyerap lapangan kerja paling cepat dan paling banyak. Tapi tidak mungkin wisata berkembang kalau lingkungan kotor dan jorok,” ujarnya.
Pada kesempatan tersebut, Presiden juga mengumumkan rencana peluncuran Gerakan Indonesia ASRI yang merupakan singkatan dari Aman, Sehat, Resik, dan Indah. Gerakan ini bertujuan membangun budaya bersih dan peduli lingkungan secara masif, mulai dari lingkungan kantor pemerintahan, sekolah, hingga permukiman masyarakat.
Selain itu, Prabowo turut menyoroti persoalan estetika kota, termasuk maraknya pemasangan spanduk dan baliho yang dinilai merusak keindahan tata ruang perkotaan. Dalam rangkaian Rakornas, dibahas pula berbagai program strategis nasional, mulai dari penguatan ekonomi dan investasi, ketahanan energi, swasembada pangan, pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Kampung Nelayan Merah Putih, hingga program Makan Bergizi Gratis.
Menanggapi arahan Presiden, Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menyatakan kesiapan Pemerintah Kota (Pemko) Batam untuk mendukung dan menyukseskan Gerakan Indonesia ASRI. Ia menegaskan bahwa Batam sebagai kota industri dan pariwisata memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga kebersihan dan kualitas lingkungan. “Batam siap bergerak bersama pemerintah pusat. Kami akan memperkuat kolaborasi lintas sektor, meningkatkan peran masyarakat, serta mendorong pengelolaan sampah yang lebih terpadu dan berkelanjutan,” ujar Amsakar.
Bahkan, terkait sampah, Kota Batam sudah berupaya menangani persoalan ini sejak awal kepemimpinan Amsakar bersama Li Claudia. Artinya, lanjut Amsakar, program di Batam sudah sejalan dengan arahan Presiden RI, Prabowo Subianto.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menjelaskan bahwa Rakornas 2026 merupakan arahan langsung Presiden, Prabowo Subianto, sebagai upaya menyatukan langkah pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan program strategis nasional. Rakornas ini menjadi tahun kedua implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.
Rakornas 2026 diikuti sekitar 4.487 peserta yang terdiri atas pimpinan kementerian dan lembaga, gubernur, bupati, wali kota, pimpinan DPRD, serta unsur Forkopimda dari seluruh Indonesia. Tahun ini, Kementerian Dalam Negeri mengusung tema “Sinergi Pusat dan Daerah dalam Implementasi Program Prioritas Presiden Menuju Indonesia Emas 2045”. Tema tersebut bertujuan mempercepat pelaksanaan program prioritas nasional melalui kolaborasi lintas sektor, penguatan koordinasi, serta penyelarasan kebijakan dan implementasi di daerah.
