Headline.co.id, Pontianak ~ Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menegaskan pentingnya pengelolaan keuangan daerah yang tidak hanya memenuhi aspek administrasi, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, menekankan hal ini dalam agenda validasi dan klarifikasi Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Tahun Anggaran 2024 yang diadakan secara daring pada Kamis (18/6/2026). Acara ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Harisson, dan kepala perangkat daerah terkait.
Gubernur Norsan menyatakan apresiasinya atas terpilihnya Kalimantan Barat dalam proses validasi IPKD, yang menempatkan provinsi ini pada urutan keenam. “Saya mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya karena Provinsi Kalimantan Barat telah terpilih menjadi salah satu daerah untuk validasi dan klarifikasi pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2024 Tahun Ukur 2025,” ujar Norsan.
Sebagai bagian dari komitmen untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan, Pemprov Kalbar telah meluncurkan berbagai inovasi pelayanan, terutama dalam sektor penerimaan daerah. Inovasi tersebut meliputi layanan Samperin Langsung, pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) secara online, dan program Samsat Go Kecamatan (GOKATAN) yang mempermudah akses masyarakat di wilayah terpencil.
Gubernur Norsan menegaskan bahwa pengelolaan keuangan harus dilakukan secara transparan dan akuntabel, serta memastikan setiap program memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. “Kelolalah keuangan itu dengan hati dan rasa serta sebaik mungkin, sehingga keuangan tersebut bernilai dan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat Kalimantan Barat,” tegasnya.
Tim Validator dan Klarifikasi IPKD, yang terdiri dari T.R. Fahsul Falah, Saring Suhendro, dan Bimo, memberikan apresiasi atas komitmen Gubernur Kalimantan Barat. Mereka menilai bahwa kehadiran Gubernur dalam proses validasi ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih baik. “Komitmen Bapak Gubernur yang hadir langsung dalam proses validasi dan klarifikasi ini menjadi sinyal kuat bahwa pengelolaan keuangan daerah di Kalimantan Barat tidak hanya berorientasi pada pemenuhan administrasi, tetapi juga pada peningkatan kualitas tata kelola dan hasil pembangunan,” ungkap Tim Validator.
Berbagai upaya inovatif yang dilakukan Pemprov Kalbar diharapkan dapat memperkuat kualitas pengelolaan keuangan daerah, mendukung pembangunan, dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. (irf/irm)
Berita Terkait Pontianak
- Krisantus Kurniawan Resmi Pimpin Pengprov Perbakin Kalbar, Fokus pada Pembinaan Atlet
- Pemkot Pontianak Tingkatkan Kemampuan Pengelola Media Sosial
- Sekda Kalbar Dorong Penguatan Kebijakan Gender di Rakor PPPA dan KB 2026
- Sekda Kalbar Harisson Dorong Penguatan Nilai HMI dalam Buka Puasa Bersama KAHMI
- Bareskrim Polri Musnahkan Bawang Impor Ilegal dari Perbatasan Malaysia
