Headline.co.id, Pontianak ~ Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Harisson, mengajak seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan untuk memanfaatkan Rapat Koordinasi Forum Perangkat Daerah Urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (PPPA–PPKB) Tahun 2026 sebagai kesempatan memperkuat kebijakan pengarusutamaan gender. Harisson menekankan pentingnya langkah nyata untuk menurunkan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) di Kalimantan Barat.
Rapat koordinasi yang diadakan di Hotel Mercure Pontianak pada Selasa (10/2/2026) ini menjadi forum strategis untuk menyelaraskan program lintas sektor. Tujuannya adalah memastikan setiap kebijakan pembangunan daerah memberikan manfaat nyata bagi perempuan, anak, keluarga, dan masyarakat secara luas. Sebelum membuka acara, Harisson mengukuhkan Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA) Provinsi Kalimantan Barat Masa Bhakti 2026–2028 sebagai mitra pemerintah dalam mendukung program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
Dalam arahannya, Harisson menegaskan bahwa pengarusutamaan gender harus menjadi strategi pembangunan yang terintegrasi dalam seluruh kebijakan daerah, bukan sekadar program sektoral. “Pengarusutamaan gender bukan hanya program sektoral, tetapi strategi pembangunan yang harus masuk dalam setiap kebijakan dan proses pembangunan daerah,” ujarnya. Ia menekankan bahwa kesetaraan gender merupakan fondasi penting dalam membangun keluarga berkualitas, masyarakat yang adil, serta pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Namun demikian, Harisson mengakui bahwa Kalimantan Barat masih menghadapi tantangan besar. Berdasarkan data tahun 2024, IKG Kalbar berada pada angka 0,493, lebih tinggi dibanding capaian nasional sebesar 0,421. “Artinya, pekerjaan rumah kita masih cukup besar,” ujarnya. Harisson menekankan bahwa rakor perangkat daerah harus menghasilkan dampak yang terukur, bukan hanya sekadar dokumen perencanaan. “Dalam setiap pertemuan harus ada indikator yang jelas, harus ada outcome, benefit, dan impact yang bisa diukur. Jangan sampai pertemuan hanya menghasilkan dokumen tanpa perubahan nyata,” pungkasnya.
Ia menegaskan bahwa seluruh program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak harus diarahkan pada penurunan IKG agar kesetaraan gender di Kalbar semakin baik. Selain itu, Harisson juga menyoroti indikator penting dalam IKG, seperti kesehatan reproduksi, angka kematian ibu melahirkan, serta usia pernikahan. “Kita harus memastikan perempuan melahirkan di fasilitas kesehatan agar angka kematian ibu bisa ditekan. Ini masih menjadi tantangan di daerah terpencil,” tukasnya.
Menurutnya, persoalan keterlambatan penanganan persalinan masih sering terjadi akibat keterbatasan tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan. “Masih terjadi tiga keterlambatan, yaitu terlambat dideteksi, terlambat mengambil keputusan, dan terlambat mendapatkan pelayanan kesehatan. Ini yang harus kita perbaiki bersama,” ungkap Harisson. Terkait pengukuhan Forum PUSPA, Harisson berharap forum tersebut mampu menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam memperkuat kesejahteraan perempuan dan anak. “Kami berharap Forum PUSPA dapat bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam mendukung peningkatan kesejahteraan perempuan dan anak serta menurunkan IKG,” harapnya.
Menutup arahannya, Harisson kembali menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor agar rakor ini menghasilkan langkah konkret yang berdampak langsung bagi masyarakat. “Saya berharap rakor ini menghasilkan kesepakatan dan langkah nyata yang dapat mempercepat peningkatan kualitas keluarga dan kesetaraan gender di Kalbar,” tutupnya.
