Headline.co.id, Jakarta ~ Pemerintahan Guinea Ekuatorial mengalami perubahan besar setelah seluruh anggota kabinet mengundurkan diri secara kolektif akibat dinilai gagal mencapai target kerja yang telah ditetapkan. Pengunduran diri tersebut diumumkan Wakil Presiden Teodoro Nguema Obiang Mangue pada Selasa (16/6/2026), setelah Perdana Menteri Manuel Osa Nsue Nsua menyerahkan pengunduran diri kabinet kepada Presiden Teodoro Obiang Nguema Mbasogo. Langkah ini diambil karena capaian program pemerintah disebut hanya mencapai sekitar 10 persen dari target yang ditetapkan. Kondisi tersebut memicu evaluasi menyeluruh terhadap kinerja pemerintahan di negara kaya minyak di Afrika Barat tersebut.
Nama Teodoro Obiang Nguema Mbasogo kembali menjadi sorotan setelah pemerintahannya memutuskan menerima pengunduran diri seluruh kabinet. Menurut Wakil Presiden Teodoro Nguema Obiang Mangue, keputusan tersebut sejalan dengan prinsip bahwa setiap tanggung jawab dalam pengelolaan pemerintahan harus diiringi hasil yang nyata.
Dalam pernyataan yang diunggah melalui platform X, Teodoro Nguema Obiang Mangue menegaskan bahwa capaian kabinet jauh dari ekspektasi yang telah ditetapkan pemerintah di bawah kepemimpinan Teodoro Obiang Nguema Mbasogo.
“Tingkat pelaksanaan yang dicapai jelas tidak memadai dibandingkan dengan harapan dan komitmen yang telah diambil,” tulis Obiang.
Presiden Teodoro Obiang Nguema Mbasogo Tidak Puas dengan Kinerja Kabinet
Partai Demokrat Guinea Ekuatorial (PDGE) yang berkuasa menyatakan Presiden Teodoro Obiang Nguema Mbasogo merasa tidak puas terhadap pengelolaan pemerintahan oleh kabinet yang dibentuk pada 2024.
Dalam pernyataan resmi partai, disebutkan bahwa pemerintah dinilai gagal mendorong percepatan pembangunan dan tidak mampu menjalankan sejumlah agenda strategis negara. Selain itu, presiden juga menyoroti adanya praktik penyalahgunaan sumber daya negara untuk kepentingan pribadi.
PDGE menyebut sejumlah persoalan utama yang menjadi alasan pembubaran kabinet, antara lain dugaan praktik korupsi, keterlambatan pelaksanaan proyek pembangunan, hingga stagnasi dalam implementasi kebijakan ekonomi.
Pemerintah juga dianggap belum berhasil menjalankan program diversifikasi ekonomi yang selama ini menjadi prioritas nasional untuk mengurangi ketergantungan terhadap sektor minyak dan gas.
Ketergantungan pada Minyak Jadi Sorotan
Guinea Ekuatorial selama bertahun-tahun mengandalkan sektor minyak dan gas sebagai tulang punggung perekonomian negara. Sebagian besar ekspor dan pendapatan nasional berasal dari sektor energi tersebut.
Namun, pemerintah dinilai belum mampu mengembangkan sektor lain, khususnya pertanian, yang sebenarnya dapat membantu mengurangi ketergantungan terhadap impor barang kebutuhan pokok.
Dalam evaluasinya, Presiden Teodoro Obiang Nguema Mbasogo menilai kabinet belum menerapkan kebijakan yang efektif untuk meningkatkan produksi pertanian domestik. Akibatnya, negara masih bergantung pada impor berbagai produk yang sebenarnya dapat diproduksi sendiri.
Kondisi tersebut menjadi perhatian serius mengingat perekonomian Guinea Ekuatorial dalam beberapa tahun terakhir mengalami tekanan akibat menurunnya produksi dan permintaan minyak global.
Pemerintah Baru Segera Dibentuk
Pengunduran diri massal kabinet membuka jalan bagi pembentukan pemerintahan baru dalam waktu dekat. PDGE menyatakan bahwa presiden diperkirakan akan segera menunjuk susunan kabinet baru untuk melanjutkan agenda pembangunan nasional.
Meski terjadi pergantian kabinet, sistem politik Guinea Ekuatorial diperkirakan tidak akan mengalami perubahan signifikan. Presiden Teodoro Obiang Nguema Mbasogo masih memegang kendali kuat atas pemerintahan dan memiliki kewenangan penuh dalam menunjuk pejabat kabinet.
Teodoro Obiang Nguema Mbasogo sendiri dikenal sebagai pemimpin dengan masa jabatan terlama di dunia. Ia telah memimpin Guinea Ekuatorial sejak 1979 dan selama itu menempatkan sejumlah anggota keluarga pada posisi strategis dalam pemerintahan, termasuk putranya, Teodoro Nguema Obiang Mangue, yang saat ini menjabat sebagai wakil presiden.
Tantangan Besar di Tengah Kekayaan Minyak
Meski memiliki cadangan minyak dan gas yang besar, Guinea Ekuatorial masih menghadapi persoalan kemiskinan yang cukup tinggi. Sebagian besar dari sekitar 1,8 juta penduduk negara tersebut disebut belum menikmati manfaat ekonomi secara merata dari kekayaan sumber daya alam yang dimiliki.
Pemerintah baru yang akan dibentuk nantinya diharapkan mampu memperbaiki tata kelola pemerintahan, mempercepat pembangunan, memberantas praktik korupsi, serta menjalankan diversifikasi ekonomi agar ketergantungan terhadap sektor minyak dapat dikurangi.
Pengunduran diri seluruh kabinet ini menjadi salah satu langkah politik paling signifikan di Guinea Ekuatorial dalam beberapa tahun terakhir, sekaligus menandai evaluasi besar terhadap kinerja pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Teodoro Obiang Nguema Mbasogo.
