Headline.co.id, Jakarta ~ DKI Jakarta menghadapi tantangan besar dalam mengendalikan penyakit dengue di tengah kepadatan penduduk yang mencapai sekitar 17.000 jiwa per kilometer persegi. Dengan pola kasus yang dapat diprediksi setiap tahun, deteksi dini, penguatan surveilans, dan pemberdayaan masyarakat menjadi kunci untuk menekan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit tersebut.
Arif Syaiful Haq, Kepala Seksi Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, menyatakan bahwa Jakarta memiliki risiko tinggi penularan dengue karena tingginya mobilitas dan kepadatan penduduk. “Jakarta merupakan wilayah dengan risiko tinggi penularan dengue,” ujarnya dalam diskusi pengembangan media di Jakarta, Sabtu (13/6/2026).
Menurut Arif, tren penyakit ini cukup mudah dipetakan karena memiliki pola musiman yang konsisten. Berdasarkan analisis epidemiologi, kelompok usia 5–18 tahun atau usia sekolah menjadi kelompok yang paling banyak terdampak dengue di Jakarta. Selain itu, kelompok usia produktif 19–40 tahun juga menunjukkan angka kasus yang cukup tinggi. “Tingginya kasus pada kelompok usia produktif diduga berkaitan dengan aktivitas dan mobilitas di tempat kerja,” katanya.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Untuk memperkuat respons terhadap kasus dengue, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengembangkan sistem surveilans yang terintegrasi dengan 189 rumah sakit. Setiap kasus yang didiagnosis oleh dokter spesialis di rumah sakit akan dilaporkan ke sistem, dan Puskesmas akan melakukan Penyelidikan Epidemiologi (PE) guna mendeteksi potensi penularan di lingkungan sekitar pasien. “Surveilans terintegrasi ini sangat penting untuk pengendalian dengue,” ungkap Arif.
Selain itu, DKI Jakarta juga memanfaatkan teknologi prediksi berbasis iklim melalui sistem DBD KLIM yang dikembangkan bersama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Sistem tersebut memungkinkan pemerintah memprediksi risiko peningkatan kasus dengue hingga tiga bulan ke depan berdasarkan faktor kelembaban wilayah.
Dalam upaya pengendalian vektor, DKI Jakarta mengembangkan program Kampung Bebas Jentik (KBJ) untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pemberantasan sarang nyamuk. Arif menyebut, Kecamatan Cilandak menjadi salah satu contoh keberhasilan implementasi program tersebut karena mampu mempertahankan angka Incidence Rate (IR) yang rendah melalui konsistensi kegiatan pemantauan jentik.
Selain KBJ, Jakarta juga mengembangkan inovasi berupa pelepasan nyamuk ber-Wolbachia. Program percontohan telah dilaksanakan di Kecamatan Kembangan dan direncanakan diperluas ke Kecamatan Cengkareng sebagai bagian dari strategi menekan angka rawat inap akibat dengue. Arif menegaskan bahwa dengue merupakan penyakit yang bersifat self-limiting disease, sehingga tata laksana yang tepat sangat menentukan keselamatan pasien. “Penting bagi tenaga kesehatan dan masyarakat untuk memahami pola perjalanan penyakit ini,” jelasnya.
Berdasarkan data Dinas Kesehatan DKI Jakarta hingga 8 Juni 2026, angka Incidence Rate (IR) dengue tercatat sebesar 49,96 per 100.000 penduduk, dengan Case Fatality Rate (CFR) 0,07 persen. Hingga Mei 2026 terdapat 5.468 kasus dan empat kematian yang berasal dari Kecamatan Tebet, Kemayoran, Tanjung Priok, dan Pulogadung. Arif menekankan bahwa keberhasilan pengendalian dengue tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah. “Kolaborasi semua pihak sangat diperlukan,” tegasnya.
Dengan penguatan edukasi, deteksi dini, inovasi pengendalian vektor, serta partisipasi masyarakat, Jakarta optimistis dapat berkontribusi dalam mewujudkan target nol kematian akibat dengue pada 2030.
