HeadLine.co.id (Jakarta) – Pemerintah terus memberikan dukungan fiskal untuk menjaga konsumsi rumah tangga dan mendukung Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam rangka pemulihan ekonomi nasional sebagai langkah penanganan dan antisipasi dampak pandemi COVID-19.
Dukungan bagi rumah tangga dialokasikan sekitar Rp65 triliun untuk 103 juta individu dalam bentuk kartu sembako, kartu prakerja, diskon tarif listrik dan program lainnya. Sedangkan dukungan bagi UMKM dialokasikan sekitar Rp34,15 triliun untuk sekitar 60,66 juta rekening guna relaksasi pembayaran angsuran dan subsidi bunga kredit melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR), Ultra Mikro (UMi), Mekaar, perbankan, Pegadaian dan lain sebagainya.
Baca juga: Menaker Ida Fauziyah: Para Gubernur Harus Pastikan THR Dibayarkan kepada Pekerja
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
“Saat ini kita sedang melakukan finalisasi untuk pelaksanaan program pemulihan ekonomi yaitu bagaimana pemerintah bisa mendukung pelaku usaha yang terdampak COVID namun tetap dilakukan dengan syarat tata kelola yang baik, transparan, akuntabel, adil, tidak menimbulkan moral hazard dan adanya pembagian biaya dan risiko antar stakeholder,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam keterangan pers di situs resmi Kemenkeu, Senin (11/05/2020).
Menkeu mengungkapkan bahwa untuk bantuan sosial (bansos) saat ini sudah hampir 55% dari penduduk Indonesia tercover. Ini belum termasuk bansos yang dikeluarkan oleh daerah.
Baca juga: Achmad Yurianto Sampaikan Dalam Sepekan Jumlah Kasus Covid-19 Masih Fluktuatif
Program Keluarga Harapan (PKH) mengcover sekitar 10 juta hampir 16% dari penduduk yang jika ditambah dengan Kartu Sembako mengcover 20 juta. Hampir sekitar 36% dari penduduk Indonesia tercover dengan bansos Sembako. Sementara untuk subsidi listrik mencakup sekitar 24 juta pelanggan 450 VA dan 7,2 juta untuk 900 VA.
“Untuk 9 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang masuk dalam bansos tunai DKI itu diberikan seharusnya di luar yang sudah mendapatkan Kartu Sembako.” ungkapnya.
“Jadi, dalam hal ini dengan adanya tambahan 9 juta yang non Jabodetabek plus yang Jabodetabek itu kita sudah mencakup lebih dari mendekati 55-59% dari penduduk Indonesia mendapatkan bansos entah dalam bentuk sembako ataukah Bantuan Langsung Tunai (BLT) maupun yang ada di dalam kartu sembako di Jabodetabek,” lanjut Menkeu.
Menkeu menambahkan bahwa di luar angka tersebut masih terdapat 9 juta kelompok penerima yang anggarannya berasal dari desa, sehingga estimasi untuk bantuan sosial sudah bisa mencakup lebih dari hampir 60% dari penduduk Indonesia.
Tambahan Kartu Prakerja untuk sekitar 5,6 juta KPM juga sudah mencakup masyarakat kelompok menengah untuk menggambarkan seluruh perluasan bansos.
