Headline.co.id, Mataram ~ Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan dukungannya terhadap penegakan hukum dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan terkait pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Kasus ini berawal dari laporan masyarakat mengenai penipuan yang menjanjikan pembangunan dan pengoperasian dapur SPPG dengan meminta sejumlah uang dari korban.
Wakil Kepala BGN, Sony Sonjaya, menjelaskan bahwa pelaku diduga menawarkan lokasi SPPG, pembangunan fasilitas dapur, hingga janji siap operasional. “Sejak awal pelaksanaan Program MBG, masyarakat telah diimbau untuk tidak mempercayai pihak-pihak yang mengaku dapat mempercepat proses persetujuan atau menjamin operasional SPPG dengan imbalan sejumlah uang,” tegas Sony pada Jumat (29/5/26).
BGN menyarankan para korban untuk menempuh jalur hukum setelah proyek yang dijanjikan tidak terealisasi dan dana yang telah diserahkan tidak dikembalikan. Sony juga mengingatkan bahwa informasi resmi terkait pembangunan SPPG dapat diakses melalui kanal resmi pemerintah. “Seluruh informasi resmi terkait pembangunan SPPG, termasuk persyaratan teknis, standar bangunan, kapasitas dapur, hingga tata letak fasilitas dapat diakses secara terbuka,” ujarnya.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Kapolres Lombok Timur AKBP I Komang Sarjana menyatakan bahwa kasus ini telah memasuki tahap penyidikan. Berdasarkan laporan, korban mengalami kerugian sebesar Rp950 juta yang diduga diserahkan kepada terlapor untuk pembangunan dapur MBG di wilayah Masbagik Selatan, Lombok Timur. Penyidik telah menerbitkan surat penyidikan pada 21 Mei 2026 dan menetapkan seorang terduga berinisial S pada 29 Mei 2026.
Proses hukum akan terus dikembangkan untuk mengungkap seluruh fakta dan pihak-pihak yang terlibat. Apresiasi diberikan kepada Polda NTB dan Polres Lombok Timur atas langkah cepat dalam menindaklanjuti laporan masyarakat. Sinergi pemerintah dan aparat penegak hukum dianggap penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap Program MBG yang terus diperluas untuk menjangkau lebih banyak penerima manfaat di seluruh Indonesia.
