Headline.co.id, Pontianak ~ Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov Kalbar) berupaya memperkuat sinergi lintas sektor untuk meningkatkan kualitas pembangunan kependudukan dan kesejahteraan keluarga. Langkah ini dilakukan melalui percepatan penyusunan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan dan pengawasan pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG). Upaya ini dianggap penting untuk memastikan program pembangunan tepat sasaran, mendukung percepatan penurunan stunting, serta meningkatkan kualitas pengasuhan anak dan kesehatan keluarga di Kalimantan Barat.
Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Harisson, saat menerima audiensi dari Kepala Kantor Wilayah Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Kalimantan Barat beserta jajaran di ruang kerja Sekda Kalbar pada Selasa (26/5/2026). Pertemuan ini membahas sejumlah program strategis di bidang kependudukan dan kesejahteraan keluarga, mulai dari percepatan penyusunan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan hingga pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) bagi kelompok sasaran prioritas.
Dalam arahannya, Harisson menekankan pentingnya keselarasan data kependudukan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk mendukung efektivitas program pembangunan daerah. Ia meminta agar pemerintah kabupaten/kota yang belum menyelesaikan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan segera merampungkannya agar kebijakan dan intervensi program dapat berjalan tepat sasaran. “Peta jalan ini menjadi fondasi dalam mengukur kualitas dan kuantitas penduduk. Saya minta daerah yang belum menyelesaikan agar segera merampungkannya. Data kabupaten/kota dan provinsi harus selaras agar program pembangunan berjalan efektif,” tegas Harisson.
Selain itu, Sekda Kalbar juga memberikan perhatian terhadap pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG), khususnya bagi kelompok 3B yang meliputi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD. Menindaklanjuti laporan terkait distribusi program yang belum merata, Harisson meminta agar segera dilakukan koordinasi lintas sektor bersama Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta Satuan Tugas Percepatan Penurunan Stunting (SVPG) di tingkat koordinator wilayah provinsi. Ia menegaskan evaluasi berkala harus dilakukan untuk memastikan seluruh kelompok sasaran menerima manfaat program sesuai ketentuan. “Mengenai program makanan bergizi, pastikan kelompok 3B mendapatkan haknya tanpa terkecuali. Jika ada pihak yang lalai dalam distribusi, tentu akan dilakukan evaluasi dan penindakan sesuai regulasi yang berlaku,” ujarnya.
Pada kesempatan tersebut, turut dibahas pengembangan program Tamasha (Taman Asuh Sayang Anak) sebagai konsep daycare edukatif bagi ibu yang memiliki balita. Harisson menyambut baik gagasan tersebut dan mendorong agar program dapat diintegrasikan dengan organisasi perangkat daerah maupun Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Kalbar sebagai percontohan di lingkungan pemerintahan.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Kalbar, Dr. Nyigit Wudi Amini, S.Sos., M.Sc., mengapresiasi dukungan dan respons cepat Pemerintah Provinsi Kalbar terhadap berbagai program kependudukan dan pembangunan keluarga. Ia menyampaikan bahwa hingga saat ini baru tiga kabupaten/kota di Kalbar yang telah menyelesaikan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan, meskipun untuk tingkat provinsi dokumen tersebut telah rampung disusun. “Kami optimis, dengan arahan langsung dari Pak Sekda, kabupaten/kota lainnya dapat segera mempercepat penyelesaian peta jalan kependudukan,” ungkapnya. Nyigit menambahkan, dukungan Pemerintah Provinsi Kalbar terhadap pelaksanaan Program MBG serta pengembangan Tamasha diharapkan dapat memperkuat upaya percepatan penurunan stunting dan peningkatan kualitas pengasuhan anak di Kalimantan Barat.
