Headline.co.id, Jakarta ~ Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Arrmanatha Nasir, menyoroti munculnya ancaman baru terhadap ketahanan air yang berpotensi menghambat pembangunan berkelanjutan. Pada Kamis (28/5/2026), Wamenlu menyatakan bahwa ancaman tersebut meliputi penambangan mineral penting, infrastruktur kecerdasan buatan (AI), pusat data, dan industri digital yang kini mengonsumsi miliaran liter air setiap hari. Kebutuhan air untuk sektor-sektor ini, menurutnya, meningkat dua kali lipat setiap beberapa tahun.
Arrmanatha menegaskan bahwa air adalah sumber daya yang tidak terlihat namun sangat penting dalam menggerakkan ekonomi digital. Jika tidak ditangani secara strategis, air dapat menjadi krisis global utama. Oleh karena itu, ia menekankan perlunya reformasi di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk fokus pada upaya mengatasi ancaman krisis air ini.
Indonesia, lanjutnya, sepenuhnya menyadari tantangan berat yang dihadapi bersama masyarakat internasional. Indonesia berkomitmen untuk memimpin aksi dengan memberikan contoh, baik di tingkat regional maupun global. Sejak Forum Air Dunia ke-10 di Bali pada 2024, Indonesia telah mendirikan Pusat Keunggulan untuk Ketahanan Air dan Iklim.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Dalam dua tahun terakhir, lebih dari 2.000 individu dari lebih dari 40 negara di Asia Pasifik telah menerima pelatihan peningkatan kapasitas tentang ketahanan air dan iklim dari Indonesia. Selain itu, Indonesia juga memelopori Resolusi Majelis Umum PBB tentang Hari Danau Sedunia, yang bertujuan melindungi ekosistem danau secara global.
Indonesia menempatkan infrastruktur air sebagai pusat pembiayaan nasional strategis, termasuk melalui lembaga dana kekayaan negara, Danantara, untuk membuka efek pengganda di berbagai sektor. Dalam konteks ini, Wamenlu menyampaikan empat seruan untuk memajukan implementasi komitmen Indonesia terhadap air.
Pertama, memperkuat kerja sama regional di bidang air. Kedua, meningkatkan investasi strategis di bidang air sebagai landasan pembangunan. Ketiga, mempersiapkan tata kelola air untuk masa depan di era AI dan ekonomi digital. Keempat, secara aktif mendorong reformasi PBB agar memiliki wewenang, sumber daya, dan kesetaraan untuk benar-benar mengatasi masalah air.
