Headline.co.id, Probolinggo ~ Kota Probolinggo kini memiliki kepengurusan baru untuk Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) periode 2026–2030. Peresmian kepengurusan ini dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Nomor 100.3.3.3/114/KEP/425.012/2026. Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Probolinggo, Nurkholiq, menyatakan bahwa forum ini bertujuan memperkuat komitmen dalam pembangunan yang berfokus pada pengurangan risiko bencana. FPRB juga menjadi wadah kemitraan pemerintah, masyarakat, akademisi, dunia usaha, dan media.
Acara peresmian yang berlangsung di Gedung Puri Manggala Bhakti Kantor Pemerintah Kota Probolinggo, Provinsi Jawa Timur, dihadiri oleh sekitar 70 orang dari berbagai unsur. Ketua FPRB terpilih, Sugeng Nufindarko, menegaskan bahwa pengukuhan ini bukan sekadar seremoni, melainkan amanah untuk melindungi masyarakat dari ancaman bencana. “Menjadi pengurus FPRB berarti kita harus siap mewakafkan waktu, pikiran, dan tenaga untuk menjaga masyarakat Kota Probolinggo dari berbagai potensi bencana,” ujarnya.
Sugeng juga menyoroti potensi risiko bencana di Kota Probolinggo, seperti angin kencang, kebakaran permukiman, dan dampak perubahan iklim. Ia menekankan bahwa pembangunan kota harus berkelanjutan dan aman dari bencana. Penjabat Deputi Pencegahan BNPB RI, Pangarso Suryotomo, mengapresiasi komitmen Pemerintah Kota Probolinggo dalam membentuk FPRB sebagai mitra strategis penanggulangan bencana. “Kami berharap forum ini dapat bersama-sama menciptakan Kota Probolinggo menjadi kota yang tangguh terhadap bencana,” katanya.
Wali Kota Probolinggo, Aminuddin, menegaskan bahwa pengurangan risiko bencana adalah salah satu komitmen utama pemerintah daerah. Ia menekankan pentingnya mitigasi bencana dibandingkan penanganan pascabencana yang memerlukan biaya besar. “Kerugian akibat bencana bisa sampai seribu kali lipat dibandingkan biaya mitigasi atau pengurangan risikonya,” tegas Aminuddin.
Pemerintah Kota Probolinggo telah melakukan berbagai langkah mitigasi, termasuk peningkatan jumlah rumah pompa untuk mengurangi risiko banjir. Selain itu, sistem peringatan dini yang terpusat di BPBD telah disiapkan untuk memantau potensi bencana, termasuk aktivitas Gunung Bromo. “Kota Probolinggo ini aman, tetapi kita tetap harus waspada. Kita punya risiko banjir, angin puting beliung hingga ancaman rob karena wilayah kita dataran rendah,” jelasnya.
Aminuddin menambahkan bahwa seluruh kelurahan di Kota Probolinggo telah dipersiapkan sebagai kelurahan tangguh bencana, lengkap dengan titik kumpul evakuasi yang perlu dipahami masyarakat. “Kami serius menyiapkan manajemen risiko bencana agar ketika bencana terjadi, kita sudah siap dengan sistem penanganannya,” pungkasnya.
