Headline.co.id, Jakarta ~ Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mempertanyakan sumber pendanaan film dokumenter berjudul Pesta Babi: Kolonialisme Di Zaman Kita yang menyoroti pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Papua. Pernyataan tersebut disampaikan Maruli usai menghadiri Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi I DPR RI pada Selasa (19/5). Menurut dia, proses produksi film yang melibatkan perjalanan ke berbagai wilayah Papua tidak mungkin dilakukan tanpa dukungan biaya yang besar. KSAD juga menegaskan bahwa program pemerintah yang berjalan di Papua bertujuan membantu masyarakat dan mempersiapkan cadangan negara, bukan untuk kepentingan TNI semata.
Dalam keterangannya kepada awak media, Jenderal Maruli menyoroti aktivitas tim pembuat dokumenter yang disebutnya melakukan perjalanan ke berbagai lokasi di Papua untuk pengambilan gambar.
“Sekarang permasalahannya, orang sampai membuat video (film dokumenter Pesta Babi), bagaimana ceritanya seperti ini segala macam, duitnya dari mana,” kata Maruli.
Ia menilai proses produksi dokumenter tersebut membutuhkan biaya yang tidak sedikit, mulai dari perjalanan hingga operasional di lapangan.
“Itu coba-coba aja, ya kan. Sampai datang ke sana (Papua), bikin video. Terbang sini, terbang sana, orang berduit lah,” lanjutnya.
Mantan Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad) itu juga menanggapi berbagai pandangan yang berkembang terkait program pemerintah di Papua. Maruli menegaskan bahwa berbagai program yang dijalankan bukan ditujukan untuk kepentingan institusi TNI, melainkan bagian dari kepentingan negara.
“Orang mempunyai pendapat silakan aja. Tapi, saya juga berani bilang bahwa program kami juga banyak. Itu pendapat-pendapat orang bahwa seolah-olah kami mempekerjakan begitu kan bukan, bukan kepentingan TNI. Itu kan cadangan untuk negara,” tegasnya.
Menurut Maruli, pelaksanaan program di Papua selama ini berjalan baik dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, terutama di daerah terpencil. Ia menyebut pembangunan fasilitas dasar menjadi salah satu bentuk bantuan yang dirasakan warga.
“Kalau dilihat mungkin teman-teman belum pernah lihat ke sana, itu masyarakat di sana ada yang tidak punya air bersih,” ujarnya.
KSAD menambahkan bahwa kehadiran TNI di Papua juga difokuskan pada kegiatan kemanusiaan dan pendampingan masyarakat. Prajurit TNI disebut terlibat dalam pelayanan kesehatan, pendidikan, hingga pengawalan pembangunan di wilayah terpencil.
Maruli memastikan bahwa pelaksanaan program pemerintah di Papua dilakukan untuk membantu masyarakat dan memperkuat kesiapan negara, sekaligus mendukung pembangunan di wilayah yang masih membutuhkan akses layanan dasar.
