Headline.co.id, Bojonegoro ~ Pemerintah Kabupaten Bojonegoro memperkuat langkah antisipasi menghadapi musim kemarau tahun 2026 dengan melakukan pembinaan terhadap Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum (HIPPAM) dan mitigasi dampak kekeringan. Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah, menegaskan bahwa akses terhadap air bersih menjadi prioritas utama pemerintah daerah, terutama dalam menghadapi potensi kemarau panjang akibat fenomena El Nino pada tahun 2026.
Nurul Azizah menyatakan bahwa sebanyak 73 desa telah dipetakan sebagai wilayah prioritas rawan kekeringan, sehingga memerlukan langkah mitigasi yang terencana. “Masalah air adalah masalah vital. Musim kemarau diprediksi mulai masuk Mei, dan puncaknya diperkirakan terjadi secara ekstrem pada Agustus hingga September mendatang,” ujar Nurul Azizah di Ruang Angling Dharma, Gedung Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, pada Rabu (6/5/2026).
Ia menjelaskan bahwa pemerintah daerah telah menyiapkan pemetaan pembangunan HIPPAM untuk jangka pendek, menengah, dan panjang guna memastikan distribusi air bersih tetap berjalan optimal selama musim kemarau. Berdasarkan data dari Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Kabupaten Bojonegoro, terdapat 73 desa di 20 kecamatan yang masuk dalam kategori rawan kekeringan.
Oleh karena itu, pemerintah daerah bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mulai melakukan penyisiran dan pemetaan kebutuhan teknis serta jadwal distribusi air bersih di wilayah terdampak. Sementara itu, Kepala Dinas PU Cipta Karya Kabupaten Bojonegoro, Satito Hadi, menekankan bahwa ketersediaan air bersih merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi.
Menurut Satito Hadi, pengelola HIPPAM memiliki peran penting sebagai garda terdepan dalam pelayanan air bersih di tingkat desa. “Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kapasitas kelembagaan HIPPAM, terutama dalam manajemen mitigasi kekeringan. Dari 73 pengelola HIPPAM yang hadir hari ini, kami sisir satu per satu mulai kendala hingga kesiapannya agar masyarakat tidak kesulitan air saat kemarau nanti,” kata Satito.
Melalui sinergi pemerintah daerah, pemerintah desa, dan pengelola HIPPAM, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro berharap dampak kekeringan pada musim kemarau tahun ini dapat diminimalkan secara efektif dan berkelanjutan.
