Headline.co.id, Jakarta ~ Kementerian Lingkungan Hidup dan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) berupaya menjadikan sektor pengelolaan sampah sebagai peluang strategis dalam pengembangan nilai ekonomi karbon di Sulawesi Tenggara. Langkah ini bertujuan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan mempercepat pengelolaan sampah yang lebih terintegrasi di wilayah tersebut.
Deputi Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon KLH/BPLH, Ary Sudijanto, menegaskan bahwa masalah sampah tidak dapat dipisahkan dari isu perubahan iklim. “Limbah padat domestik berkontribusi besar terhadap emisi, terutama dari praktik open dumping di TPA. Oleh karena itu, pengelolaan sampah perlu dilihat sebagai bagian dari solusi iklim, sekaligus peluang ekonomi melalui skema nilai ekonomi karbon,” ujar Ary dalam keterangannya di Jakarta pada Kamis (30/4/2026).
Ary menjelaskan bahwa timbulan sampah di Sulawesi Tenggara mencapai sekitar 1.394 ton per hari, namun hanya sekitar 26 persen yang terkelola dengan baik. Sisanya masih belum tertangani secara optimal. Menurut Ary, kondisi ini menunjukkan bahwa perbaikan pengelolaan sampah tidak cukup hanya dengan pembangunan fasilitas, tetapi juga memerlukan penguatan tata kelola dan optimalisasi sistem.
Dari total 167 sarana pengelolaan sampah yang tersedia di Sulawesi Tenggara, hanya 110 fasilitas yang aktif dengan kapasitas sekitar 365 ton per hari. KLH/BPLH mendorong pendekatan pengelolaan sampah yang lebih menyeluruh, mulai dari pemilahan sampah dari sumber, pengurangan penggunaan plastik sekali pakai, hingga penguatan bank sampah dan Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R).
Selain itu, pengelolaan sampah juga diarahkan untuk mendukung ekonomi sirkular dan penurunan emisi karbon. Ary menambahkan bahwa sektor persampahan ke depan berpotensi menjadi salah satu sumber pembiayaan alternatif bagi pemerintah daerah melalui kebijakan nilai ekonomi karbon. “Melalui kebijakan nilai ekonomi karbon, berbagai inisiatif seperti pemanfaatan biogas di TPA, pengolahan sampah menjadi energi, hingga pemanfaatan biomassa bisa dikembangkan. Ini bukan hanya soal lingkungan, tapi juga peluang ekonomi,” katanya.
Sementara itu, Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, Muhammad Fadlansyah, berharap forum koordinasi yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta para bupati dan wali kota se-Sulawesi Tenggara dapat menghasilkan langkah konkret yang dapat diterapkan di daerah. Ia juga menekankan pentingnya penguatan kolaborasi dengan dunia usaha, akademisi, dan masyarakat dalam pengelolaan sampah dan pengembangan ekonomi karbon.
KLH/BPLH optimistis dengan dukungan berbagai pihak, Sulawesi Tenggara dapat mempercepat peningkatan pengelolaan sampah sekaligus memanfaatkan potensi nilai ekonomi karbon secara optimal guna mendukung pembangunan berkelanjutan.
