Headline.co.id, Merauke ~ Pemerintah Kabupaten Merauke berhasil mendapatkan penghargaan bergengsi dalam kategori Strategic Leadership pada ajang Metro TV National Governance Award 2026 yang berlangsung di Jakarta, Jumat (24/4/2026). Penghargaan ini diterima langsung oleh Bupati Merauke, Yoseph Bladib Gebze, sebagai pengakuan atas tata kelola pemerintahan yang unggul, berintegritas, dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
Penghargaan tersebut merupakan kategori tertinggi dari enam sektor penilaian dalam ajang yang bertema “Sinergi Nusantara untuk Indonesia Emas”. Proses penilaian dilakukan secara tertutup dan objektif oleh kolaborasi tiga lembaga tinggi, yaitu Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Metro TV, dan Ombudsman RI terhadap seluruh pemerintah daerah di Indonesia.
Bupati Merauke, Yoseph Bladib Gebze, menyatakan bahwa pencapaian ini merupakan hasil dari evaluasi mendalam terhadap kinerja pembangunan jangka panjang daerah. Merauke menjadi salah satu dari hanya dua kabupaten di Indonesia, bersama Kabupaten Sragen, yang berhasil meraih predikat dalam kategori kepemimpinan strategis tersebut. “Kita Kabupaten Merauke diberikan penghargaan Strategic Leadership. Ini berkaitan dengan bagaimana Merauke memiliki strategis melaksanakan pembangunan untuk jangka waktu beberapa tahun ke depan. Saya pikir sinergi yang sudah kita lakukan selama ini cukup baik, tetapi ke depan perlu kita tingkatkan lagi,” ujar Yoseph saat ditemui di VIP Room Bandara Mopah, Minggu (26/4/2026).
Yoseph menekankan bahwa visi pembangunan daerah ke depan akan terus diselaraskan dengan program Astacita Presiden RI, serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tingkat provinsi maupun kabupaten. Fokus utama pemerintah ke depan meliputi penguatan kapasitas fiskal daerah, perbaikan tata kelola pemerintahan, serta optimalisasi pelayanan publik.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa prestasi ini bukan merupakan keberhasilan individu, melainkan buah kerja keras kolektif eksekutif, legislatif, dan seluruh lapisan masyarakat. “Penghargaan ini diberikan untuk semua, baik bupati, wakil bupati, pimpinan OPD hingga staf, anggota DPR Kabupaten yang mengawasi anggaran, hingga media massa dalam fungsi kontrolnya,” tambahnya. (McMrk/Get/Ngr)
