Headline.co.id, Jakarta ~ Pemerintah berupaya memperkuat peran perguruan tinggi dalam kebijakan kependudukan nasional dengan mengukuhkan Konsorsium Perguruan Tinggi Peduli Kependudukan (PTPK) pada Simposium Nasional Kependudukan 2026 di Universitas Udayana, Bali, Kamis (23/4/2026). Langkah ini merupakan bagian dari strategi konsolidasi dunia akademik dan pemerintah untuk menghadapi tantangan demografi, terutama dalam memanfaatkan bonus demografi sebagai peluang pembangunan.
Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Badri Munir Sukoco, menegaskan bahwa perguruan tinggi memiliki peran penting dalam menyiapkan sumber daya manusia yang mampu beradaptasi dengan kebutuhan industri dan perubahan zaman. Ia menyebutkan bahwa salah satu tantangan utama saat ini adalah ketidaksesuaian lulusan perguruan tinggi dan kebutuhan dunia kerja, sehingga diperlukan penguatan kolaborasi dengan dunia usaha serta penyesuaian kurikulum dan program studi.
“Mismatch lulusan dan kebutuhan industri masih menjadi tantangan. Kolaborasi dengan industri dan penyesuaian program studi menjadi kunci,” ujarnya. Badri juga menekankan pentingnya memanfaatkan momentum bonus demografi secara optimal sebagai akselerator kemajuan nasional. “Kampus adalah rumah bagi generasi emas 2045. Bonus demografi harus menjadi lompatan kemajuan, bukan beban sejarah,” tegasnya.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Sekretaris Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN, Budi Setiyono, menyebut fase demografi saat ini sebagai periode krusial yang menentukan arah masa depan Indonesia. Ia menekankan pentingnya percepatan kebijakan berbasis data dan kolaborasi lintas sektor agar bonus demografi dapat dimanfaatkan secara optimal. “Kita harus bergerak cepat. Tanpa perencanaan integratif dan berbasis data, kita berisiko menjadi negara yang menua sebelum sejahtera,” ujarnya.
Rektor Universitas Udayana, I Ketut Sudarsana, menilai bonus demografi sebagai peluang besar yang memerlukan pendekatan sistemik dan berbasis bukti dalam perumusan kebijakan. Menurutnya, perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam memperkuat riset dan menghasilkan rekomendasi kebijakan yang adaptif serta implementatif. “Pendekatan lintas sektor dan berbasis data menjadi kunci agar peluang ini dapat dimanfaatkan secara optimal,” katanya.
Simposium Nasional Kependudukan 2026 mengusung tema “Memajukan Ketahanan Demografi dan Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Inklusif: Inovasi Kebijakan Berbasis Bukti”. Forum ini menjadi ruang strategis untuk mengintegrasikan gagasan akademik, pengalaman kebijakan, serta inovasi lintas sektor. Pengukuhan Pengurus Konsorsium PTPK periode 2026 yang melibatkan berbagai perguruan tinggi di Indonesia diharapkan dapat memperkuat ekosistem riset kependudukan nasional, sekaligus menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih tajam dan berbasis data.
Ke depan, sinergi pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan lembaga riset menjadi fondasi penting untuk memperkuat ketahanan demografi dan mempercepat terwujudnya Indonesia Emas 2045.
