Headline.co.id, Jakarta ~ Kenaikan harga LPG dan BBM non-subsidi menjadi perhatian utama dalam menjaga stabilitas inflasi nasional. Di tengah fluktuasi harga energi global, pemerintah didorong untuk mengantisipasi dampak lebih lanjut agar tidak mengganggu daya beli masyarakat dan momentum pemulihan ekonomi.
Fakhrul Fulvian, Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia, menyatakan bahwa dampak langsung terhadap inflasi dalam jangka pendek relatif moderat, namun tetap memerlukan langkah mitigasi kebijakan yang terukur. “Berdasarkan sensitivitas historis dan simulasi, kenaikan LPG 12 kilogram dan BBM non-subsidi berpotensi menambah inflasi sekitar 0,1 hingga 0,3 persen, tergantung besaran kenaikan dan kecepatan transmisi ke sektor lain seperti transportasi dan logistik,” ujar Fakhrul dalam keterangan tertulis yang diterima , Selasa (21/4/2026).
Meskipun demikian, Fakhrul menekankan bahwa tekanan tidak hanya berhenti pada angka inflasi, tetapi juga berpotensi merambat ke berbagai sektor ekonomi. Risiko tersebut dinilai akan meningkat apabila kenaikan juga terjadi pada energi bersubsidi, yang selama ini menjadi penopang stabilitas harga.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Fakhrul menyoroti kelompok kelas menengah urban sebagai pihak yang paling rentan terdampak. Kelompok ini umumnya menjadi pengguna utama BBM non-subsidi, namun tidak termasuk dalam penerima bantuan sosial. “Mereka berada di posisi rentan karena tidak mendapat perlindungan bansos, tetapi sangat sensitif terhadap kenaikan biaya hidup, khususnya transportasi dan energi rumah tangga,” jelasnya.
Dalam struktur ekonomi nasional, kelas menengah juga berperan sebagai penopang konsumsi domestik. Tekanan terhadap kelompok ini berpotensi menimbulkan efek lanjutan, termasuk penurunan konsumsi dan melemahnya daya tahan ekonomi rumah tangga.
Dari sisi kebijakan, pemerintah dinilai perlu mengedepankan pendekatan yang lebih terarah, termasuk memperkuat komunikasi publik agar masyarakat memahami konteks kebijakan yang diambil. Fakhrul menilai, penyesuaian harga energi perlu diposisikan sebagai langkah struktural, bukan sekadar respons jangka pendek terhadap gejolak global.
Selain itu, ia mendorong penerapan skema targeted cushioning atau bantalan kebijakan yang lebih spesifik, seperti penguatan transportasi publik dan insentif bagi sektor logistik untuk menahan lonjakan biaya distribusi. Lebih jauh, ia mengingatkan adanya potensi second-round effect, yakni efek lanjutan dari kenaikan harga energi terhadap komoditas lain, termasuk pangan dan jasa. “Dengan kondisi geopolitik global yang masih dinamis, risiko rambatan ke harga pangan, logistik, hingga ekspektasi inflasi tetap perlu diwaspadai,” ujarnya.
Dalam konteks tersebut, koordinasi kebijakan fiskal dan moneter menjadi kunci untuk menjaga stabilitas harga dan ekspektasi inflasi tetap terkendali. Pemerintah juga diharapkan terus menyempurnakan penyaluran bantuan sosial agar lebih tepat sasaran dan responsif. Namun, pendekatan tersebut perlu dilengkapi dengan kebijakan yang turut menjaga daya beli kelas menengah sebagai motor konsumsi nasional.
Dengan strategi yang tepat, kenaikan harga energi dapat dikelola tanpa mengganggu stabilitas ekonomi secara keseluruhan, sekaligus memastikan perlindungan bagi kelompok masyarakat yang paling terdampak.
