Headline.co.id, Jakarta ~ Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan pentingnya peran aktif Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam menekan angka kecelakaan kerja di Indonesia. Hal itu disampaikan saat meninjau Balai Besar K3 (BBK3) Jakarta pada Selasa (14/4/2026). Ia meminta jajaran BBK3 bergerak lebih masif melalui upaya promotif dan preventif. Langkah ini dinilai penting untuk menurunkan angka fatalitas di tempat kerja secara signifikan.
Dalam arahannya, Yassierli menekankan bahwa pelindungan pekerja tidak boleh hanya dilakukan setelah insiden terjadi. Ia menilai pendekatan pencegahan harus diperkuat sejak awal melalui edukasi dan pengawasan yang berkelanjutan.
“Upaya promotif dan preventif sangat penting. Saya instruksikan seluruh jajaran pegawai BBK3 Jakarta untuk bergerak lebih masif dalam menjalankan fungsi pengawasan dan edukasi. Kita harus mampu menekan angka fatalitas di tempat kerja secara signifikan,” kata Yassierli.
Menurutnya, setiap kecelakaan kerja tidak hanya berdampak pada angka statistik, tetapi juga menyangkut keselamatan manusia, keberlangsungan keluarga pekerja, serta tingkat kepercayaan terhadap sistem pelindungan kerja. Oleh karena itu, Balai K3 diharapkan tidak hanya menjalankan fungsi teknis, tetapi juga mampu membaca potensi risiko dan membangun budaya keselamatan kerja di berbagai sektor.
Dalam upaya tersebut, Yassierli menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor. Ia menyebut pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam menurunkan angka kecelakaan kerja, sehingga keterlibatan pihak swasta dan ekosistem K3, termasuk Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PJK3), perlu diperkuat.
“PJK3 bukan saingan kita. Mereka adalah mitra agar tujuan besar kita tercapai, yaitu turunnya angka kecelakaan kerja di seluruh Indonesia,” ujarnya.
Selain kolaborasi, penguatan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan Balai K3 juga menjadi perhatian. Yassierli menilai pegawai harus memiliki kemampuan yang lebih komprehensif, tidak hanya pada aspek teknis, tetapi juga manajerial dan analisis data.
Ia menekankan pentingnya penguasaan budaya K3, Sistem Manajemen K3 (SMK3), manajemen risiko, hingga kemampuan statistik bagi para penguji K3. Hal ini diperlukan agar rekomendasi yang dihasilkan dapat menjadi dasar kebijakan yang lebih tepat sasaran.
“Setiap penguji harus menguasai budaya K3, SMK3, hingga manajemen risiko. Selain itu, kemampuan mengolah data statistik sangat penting agar output yang dihasilkan bisa menjadi landasan kuat dalam pengambilan kebijakan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Yassierli juga mengingatkan para pejabat fungsional di bidang ketenagakerjaan untuk terus meningkatkan kompetensi seiring dengan jenjang karier. Ia menilai, semakin tinggi jabatan seseorang, maka orientasi kerja harus lebih mengarah pada aspek manajerial dan perumusan kebijakan.
“Semakin tinggi jabatan fungsional seseorang, orientasinya harus menuju ke pembuat kebijakan. Semakin manajerial, jangan justru semakin teknis. Inilah yang akan membawa perubahan besar pada pelindungan tenaga kerja kita di masa depan,” pungkas Yassierli.
